Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat langkah penanganan dan pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di tengah potensi musim kemarau yang lebih panjang. Gubernur Kalbar Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., bersama Forkopimda dan perangkat daerah terkait mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago secara hybrid dari Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (15/9/2026).
Rakor tersebut diikuti sejumlah gubernur, pangdam, kapolda, kajati dan kepala BPBD dari provinsi yang menghadapi ancaman Karhutla. Pertemuan ini menjadi bagian dari penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengantisipasi potensi peningkatan kebakaran, terutama menghadapi ancaman El Nino yang dapat memicu kemarau lebih panjang.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Ria Norsan menyampaikan perkembangan penanganan Karhutla di wilayah Kalimantan Barat. Ia mengatakan, sejumlah titik api masih ditemukan dan sebagian besar berada di kawasan lahan gambut, terutama di Kabupaten Ketapang dan Kubu Raya.
“Titik api dominan masih di lahan gambut Ketapang dan Kubu Raya. Operasi darat, udara, dan modifikasi cuaca terus kami lakukan bersama TNI-Polri, Manggala Agni, dan Masyarakat Peduli Api (MPA),” ujar Ria Norsan.
Menurutnya, penanganan dilakukan secara terpadu dengan menggabungkan pemantauan, patroli, pemadaman darat, dukungan operasi udara hingga modifikasi cuaca. Langkah tersebut terus dioptimalkan untuk mencegah titik api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
Gubernur juga mengungkapkan bahwa dampak kemarau dan Karhutla mulai dirasakan tidak hanya dari sisi lingkungan, tetapi juga terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Salah satunya berupa intrusi air laut yang memengaruhi kualitas air PDAM di sejumlah wilayah hingga terasa asin.
Di sisi lain, kualitas udara di Kota Pontianak juga sempat berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat.
Sebagai langkah respons, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus menyiapkan berbagai bentuk dukungan bagi masyarakat, termasuk penyaluran air bersih dan pembagian masker. Pemprov juga melakukan penyesuaian anggaran untuk mendukung penanganan dampak bencana.
“Pemprov sudah menggeser Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana. Kami juga dibantu Peserta Didik Sespimti Dikreg 36 sebagai Satgas Edukasi agar masyarakat tidak membuka lahan dengan membakar,” tambahnya.
Ria Norsan menegaskan bahwa keberhasilan penanganan Karhutla tidak hanya ditentukan oleh kesiapan pemerintah dan aparat. Kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran dalam membuka maupun membersihkan lahan menjadi salah satu kunci utama pencegahan.
Sementara itu, Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menyampaikan empat langkah utama yang perlu diperkuat pemerintah daerah dalam menghadapi Karhutla.
Pertama, memperkuat deteksi dini dan patroli terpadu, terutama di kawasan gambut dan area konsesi. Kedua, mempercepat pemadaman agar api tidak berkembang dan meluas. Ketiga, memastikan penegakan hukum berjalan tegas terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan, baik individu maupun korporasi. Keempat, memperluas edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari strategi pencegahan.
Arahan tersebut menjadi acuan bersama untuk meningkatkan kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi kemarau panjang dan meningkatnya risiko Karhutla.
Pemprov Kalbar selanjutnya akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, Forkopimda, pemerintah kabupaten/kota serta berbagai unsur terkait. Sinergi tersebut diperlukan agar setiap potensi kebakaran dapat dideteksi dan ditangani sedini mungkin.
Dengan memperkuat pencegahan, mempercepat respons serta meningkatkan keterlibatan masyarakat, pemerintah berharap dampak Karhutla dapat ditekan sekaligus melindungi masyarakat, lingkungan dan kualitas udara di Kalimantan Barat.
Rakor tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk meningkatkan sinergi pusat dan daerah dalam menghadapi potensi El Nino serta memperkuat langkah pencegahan dan penanganan Karhutla sepanjang 2026. (Irf) (Adpim Prov Kalbar)