Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si., menegaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat perlu memperkuat langkah pencegahan dan mitigasi dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta persoalan air payau yang berulang setiap tahun di sejumlah wilayah.
Hal tersebut disampaikan Krisantus saat memimpin Rapat Koordinasi Mitigasi Karhutla Provinsi Kalimantan Barat di Ruang Arwana, Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (24/9/2026).
Rapat koordinasi tersebut membahas berbagai langkah mitigasi dan penanganan karhutla, sekaligus menghimpun masukan dari sejumlah pemangku kepentingan untuk merumuskan upaya konkret menghadapi karhutla dan persoalan air payau.
Dalam arahannya, Krisantus mengatakan karhutla dan persoalan air payau merupakan masalah yang terus berulang dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Karena itu, diperlukan langkah antisipasi yang lebih terencana agar dampaknya dapat ditekan pada tahun-tahun mendatang.
“Terlepas dari adanya El Nino di tahun 2026 ini yang menyebabkan tingginya potensi kebakaran, tentunya kita juga harus bersiap sedia dengan berbagai langkah mitigasi untuk mencegah kembali terulangnya bencana karhutla sebesar ini di tahun yang akan datang,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan kerusakan vegetasi dan lingkungan, tetapi juga berpengaruh terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat. Dampak tersebut antara lain mencakup kesehatan, pendidikan, perekonomian, transportasi, lingkungan hidup hingga aktivitas pemerintahan.
Kualitas udara yang menurun akibat asap karhutla juga dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Selain itu, kabut asap berpotensi mengganggu aktivitas penerbangan, transportasi darat dan sungai, kegiatan belajar mengajar serta produktivitas masyarakat.
“Yang menyebabkan potensi kebakaran, tentu kita juga harus bersiap sedia dengan berbagai langkah. Karena ini terjadi hampir setiap tahun. Air payau setiap tahun. Asap setiap tahun, walaupun tingkat keparahannya tidak seperti tahun ini,” katanya.
Menurut Krisantus, penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada upaya pemadaman setelah kebakaran terjadi. Pencegahan dan mitigasi harus dilakukan sejak dini, terukur, serta melibatkan seluruh pihak terkait.
“Tentu kita tidak bisa berdiam diri. Oleh sebab itu, pada forum yang baik ini, kita semua kumpul di sini. Mari kita memberikan sumbang saran, pemikiran yang konstruktif, holistik, dalam rangka mencari langkah-langkah konkret ke depan: mitigasi terhadap karhutla, kemudian mengatasi air yang selalu asin setiap tahun. Tentu tidak bisa kita berdiam diri, sehingga langkah konkret perlu kita rumuskan pada forum yang baik ini,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Wakil Gubernur meminta perangkat daerah, Forkopimda, akademisi, BMKG, BRGM serta perwakilan perusahaan perkebunan memperkuat koordinasi dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi karhutla.
Menurutnya, penanganan tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman ketika kebakaran terjadi ataupun penyaluran bantuan air bersih yang bersifat sementara. Diperlukan strategi yang dapat mengantisipasi persoalan sejak awal dan dilakukan secara berkelanjutan.
Krisantus mendorong perumusan langkah konkret melalui tiga aspek utama, yakni memperkuat pencegahan dan kesiapsiagaan, meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk mendukung deteksi dini dan penanganan karhutla.
Sementara dalam menghadapi persoalan air payau yang muncul secara berulang, ia mendorong percepatan pembangunan reservoir dan sarana penampungan air baku. Selain itu, perlu dilakukan kajian mengenai pembangunan instalasi pengolahan air payau menjadi air tawar.
Ia menilai persoalan ketersediaan air membutuhkan perencanaan jangka panjang dan sinergi lintas sektor. Dengan demikian, masyarakat tetap memiliki akses terhadap sumber air yang memadai, khususnya saat memasuki musim kemarau.
“Harapan kita, apa yang kita bahas hari ini tidak berhenti pada rapat saja. Harus ada langkah konkret yang bisa kita tindak lanjuti bersama, sehingga persoalan yang terus berulang setiap tahun ini dapat kita mitigasi dengan lebih baik,” pungkasnya. (irf/irm) (Adpim Prov Kalbar)