Dukungan Pemerintah Jepang dalam penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Barat mendapat apresiasi dari Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si. Hal itu disampaikan saat menyambut kedatangan kapal kenegaraan Jepang, JS Kunisaki, yang membawa personel dan peralatan pendukung misi kemanusiaan Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR).
Kedatangan JS Kunisaki merupakan bagian dari kerja sama Indonesia dan Jepang dalam mendukung penanggulangan bencana. Dalam misi tersebut, kapal membawa sejumlah peralatan dan personel, termasuk tiga unit helikopter berat CH-47 Chinook yang akan dimanfaatkan untuk mendukung operasi pemadaman udara atau water bombing serta mengangkut logistik ke wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
JS Kunisaki disambut langsung oleh Wagub Kalbar Krisantus Kurniawan, didampingi Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) XII/Lantamal XII, Laksda TNI Sawa, S.E., M.M., CIQaR.
Krisantus menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Jepang atas bantuan yang diberikan. Menurutnya, kehadiran personel, peralatan dan helikopter tersebut menjadi dukungan penting bagi Kalbar dalam menghadapi ancaman Karhutla.
“Yang pertama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Jepang yang sudah mengirimkan kapal, personel dan peralatan untuk membantu Indonesia, secara khusus Kalimantan Barat, dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.
Ia menilai kedatangan JS Kunisaki menunjukkan komitmen dan kepedulian Jepang terhadap upaya kemanusiaan di Indonesia. Terlebih, kapal tersebut membutuhkan waktu 11 hari untuk menempuh perjalanan hingga tiba di Kalimantan Barat.
“Ini suatu pengorbanan dan bantuan yang sungguh luar biasa. Mereka berlayar selama 11 hari sampai ke sini. Tadi saya juga sudah menyampaikan kepada Komandan Kapal bahwa Indonesia, khususnya Kalbar, memiliki karakteristik lahan yang unik,” jelas Krisantus.
Menurutnya, kondisi geografis Kalimantan Barat membuat penanganan Karhutla memiliki tantangan tersendiri. Salah satunya adalah keberadaan lahan gambut yang membuat api dapat merambat di bawah permukaan tanah.
“Untuk memadamkan api, kondisi lahan di sini sangat berbeda dengan Jepang. Api tidak mudah padam karena banyak lahan gambut. Api bisa menjalar dari bawah dan sulit dipandang dengan mata,” katanya.
Kondisi tersebut membuat upaya pemadaman membutuhkan ketelitian, kegigihan dan dukungan peralatan yang tepat. Kehadiran CH-47 Chinook diharapkan dapat memperkuat operasi pemadaman, terutama di daerah yang tidak mudah diakses melalui jalur darat.
“Diperlukan kegigihan dan ketangguhan untuk bisa memadamkan api yang merayap di bawah lahan gambut. Ini bukan pekerjaan yang mudah,” ungkapnya.
Selain persoalan lahan gambut, ketersediaan air juga menjadi tantangan. Menurunnya debit sejumlah sungai menyebabkan air laut masuk ke aliran sungai sehingga sebagian sumber air tidak dapat digunakan secara optimal untuk pemadaman.
“Selain itu, air untuk memadamkan api juga kita kekurangan sehingga harus mengambil air dari tempat yang cukup jauh. Kondisi sekarang juga menjadi tantangan karena air sungai sudah asin akibat air sungai surut dan air laut masuk ke sungai,” terangnya.
Dalam pelaksanaan operasi, penentuan titik pemadaman akan dilakukan melalui koordinasi antara TNI, Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Lokasi penanganan akan mengacu pada titik-titik api yang telah terdeteksi.
“Nanti koordinasi dengan TNI, Polri, kemudian BNPB. Sudah ada titik-titik api yang terdeteksi dan itu yang akan kita tangani bersama,” ujar Krisantus.
Ia menegaskan Pemprov Kalbar terus membangun koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan Karhutla. Perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi Kalbar, kata dia, juga terlihat dari rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) di Jakarta.
“Hari Senin yang lalu saya rapat dengan Menko Polkam di Jakarta. Pemerintah pusat juga sangat konsen untuk segera menyelesaikan dan mengatasi Karhutla di Kalimantan Barat,” tuturnya.
Krisantus juga meminta keterlibatan aktif dunia usaha, khususnya perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), dalam mencegah dan menangani kebakaran di wilayah konsesinya masing-masing.
“Kita juga mengharapkan para pelaku usaha, pemilik-pemilik HGU untuk ikut membantu. Kemarin sudah jelas perintahnya dari Menko Polkam. Enam gubernur dikumpulkan, termasuk Kalbar, dan perusahaan juga kita minta untuk membantu,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa penanganan Karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Seluruh pihak harus ikut bergerak agar kebakaran dapat segera dikendalikan dan tidak meluas.
“Jangan hanya menonton. Saya lihat selama ini ada yang hanya menonton. Kita ingin semua ikut bergerak membantu pemerintah menangani Karhutla,” pungkasnya.
Terhadap perusahaan pemegang HGU yang dinilai tidak menjalankan tanggung jawab dalam menjaga wilayah konsesinya, Krisantus menyebut pemerintah pusat telah menyiapkan langkah evaluasi.
“Akan dievaluasi, akan ditinjau, bahkan sampai kepada pencabutan HGU yang bersangkutan,” tegasnya.
Pemprov Kalbar menyambut baik dukungan Pemerintah Jepang melalui misi HADR tersebut. Sinergi antara pemerintah, TNI-Polri, BNPB, pemerintah kabupaten/kota dan dunia usaha diharapkan semakin diperkuat untuk mempercepat penanganan Karhutla.
“Ini tugas kita bersama. Kita harus bekerja sama dan bergerak cepat supaya api yang masih ada dapat segera dipadamkan dan tidak semakin meluas,” tutupnya. (Adpim Prov Kalbar)