Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (10/9/2026). Dalam kunjungan tersebut, Wapres memimpin Rapat Koordinasi Terbatas sekaligus meninjau langsung penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah.
Setibanya di Kalimantan Barat, Wapres bersama rombongan menerima paparan terkait kondisi terkini Karhutla serta langkah strategis yang telah dan tengah dilakukan pemerintah. Paparan berlangsung di Posko Lanud Supadio dan disampaikan oleh sejumlah pemangku kebijakan dari tingkat pusat maupun daerah.
Paparan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat upaya penanganan Karhutla, termasuk pelaksanaan operasi pemadaman melalui jalur darat dan udara yang terus dilakukan di wilayah rawan kebakaran di Kalimantan Barat.
Selanjutnya, Wapres bersama rombongan terbatas meninjau langsung lokasi penanganan Karhutla di Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Wilayah tersebut merupakan salah satu kawasan yang memiliki potensi kerawanan kebakaran.
Dalam kegiatan tersebut, Wapres didampingi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Barat.
Kehadiran Wapres di Kalimantan Barat menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap penanganan Karhutla sekaligus memastikan langkah penanggulangan berjalan secara terpadu. Berbagai unsur dilibatkan dalam operasi tersebut, mulai dari TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, hingga unsur terkait lainnya.
Di bawah arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat koordinasi dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Upaya tersebut dilakukan tidak hanya untuk mempercepat pemadaman di lapangan, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan dan mitigasi agar kebakaran tidak meluas.
Dalam peninjauan tersebut, Wapres menekankan pentingnya strategi pemadaman yang terukur dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Efektivitas penanganan harus berjalan beriringan dengan aspek keselamatan bagi seluruh personel yang terlibat dalam operasi.
Selain penanganan titik api, Wapres juga mengingatkan pentingnya memastikan kebutuhan masyarakat yang terdampak Karhutla dan kabut asap tetap terpenuhi. Pemerintah diminta memastikan layanan kesehatan, pendidikan, serta distribusi kebutuhan pokok dan logistik bagi masyarakat terdampak tetap berjalan.
“Kita harus pastikan pemadaman berjalan efektif, personel aman, dan masyarakat terdampak tetap mendapatkan layanan dasar,” tegas Wapres.
Kunjungan kerja tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh unsur terkait dalam menghadapi Karhutla di Kalimantan Barat.
Kehadiran Wapres sekaligus menjadi dukungan bagi para petugas yang terus berjibaku di lapangan serta memastikan penanganan kondisi darurat Karhutla dapat berlangsung secara optimal dan terkoordinasi. (Rfa) (Adpim Prov Kalbar)