Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat, Ny. Erlina Ria Norsan, mendorong peningkatan sinergi antara Tim Penggerak PKK, organisasi perangkat daerah (OPD), dan instansi vertikal guna mengoptimalkan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK serta memperluas jangkauan manfaatnya bagi masyarakat.
Dorongan tersebut disampaikan Erlina saat menghadiri kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) TP PKK Kota Singkawang di Aula Sekretariat TP PKK Kota Singkawang, Jumat (16/10/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Erlina mengapresiasi berbagai inovasi dan bentuk kolaborasi yang telah dikembangkan oleh TP PKK di tingkat kabupaten dan kota. Menurutnya, setiap daerah memiliki keunggulan dan praktik baik yang dapat menjadi referensi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program PKK di wilayah lain.
“Setiap kunjungan ke kabupaten/kota selalu memberikan pengalaman dan inovasi yang berbeda. Kami di tingkat provinsi juga banyak belajar dari inovasi yang dikembangkan oleh 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa keterlibatan OPD menjadi faktor penting dalam memperkuat pelaksanaan program PKK. Melalui kolaborasi tersebut, berbagai program pemerintah dapat diselaraskan dengan 10 Program Pokok PKK sehingga pelaksanaannya lebih efektif dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Salah satu bentuk sinergi yang terus didorong adalah pendampingan bagi pelaku Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), khususnya dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), pemanfaatan sistem pembayaran digital QRIS, serta pemenuhan sertifikasi halal.
Menurut Erlina, dukungan lintas perangkat daerah dapat membantu pelaku usaha keluarga meningkatkan kapasitas, memperluas akses pasar, serta mengembangkan usaha secara lebih profesional.
Ia juga menyebutkan bahwa sejumlah program OPD direncanakan untuk disinergikan dengan TP PKK Kota Singkawang, termasuk program Dinas Koperasi dan UKM yang berkaitan dengan Pokja II. Model kolaborasi serupa telah diterapkan di Kabupaten Sambas dan Kabupaten Sintang melalui program yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
“Saya berharap kolaborasi PKK dengan OPD tidak hanya terbatas pada satu atau dua perangkat daerah. Jika memungkinkan, seluruh OPD dapat terlibat sehingga program-program pemerintah semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Sebagai langkah memperkuat kerja sama tersebut, TP PKK Provinsi Kalimantan Barat akan mengusulkan kepada Gubernur agar mendorong para kepala daerah kabupaten dan kota untuk melibatkan TP PKK dalam pelaksanaan program di masing-masing OPD.
Erlina menilai, keterlibatan PKK dapat memperluas jangkauan kegiatan pemberdayaan keluarga sekaligus membuka peluang dukungan program yang lebih beragam. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan PKK diharapkan tidak hanya bergantung pada dana hibah, tetapi juga didukung melalui program kolaboratif bersama perangkat daerah.
Selain memperkuat hubungan dengan OPD, Erlina mendorong TP PKK Kota Singkawang untuk membangun kemitraan dengan instansi vertikal, seperti Basarnas, Kejaksaan, Kepolisian, dan lembaga terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
Untuk mendukung langkah tersebut, TP PKK Provinsi Kalimantan Barat menyatakan kesiapannya membantu menyiapkan format nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan TP PKK Kota Singkawang. Penjajakan kerja sama ini diharapkan turut melibatkan Wali Kota atau Wakil Wali Kota Singkawang agar koordinasi antarlembaga dapat berjalan lebih optimal.
Dalam kesempatan yang sama, Erlina juga mengungkapkan rencana penambahan kegiatan Senam Jantung Sehat dalam program TP PKK pada 2027. Kegiatan tersebut direncanakan menjadi bagian dari program Pokja IV yang berkaitan dengan kesehatan dan peningkatan kualitas hidup keluarga.
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, TP PKK Provinsi Kalimantan Barat berharap terbangun koordinasi yang semakin kuat antara TP PKK provinsi, kabupaten/kota, OPD, dan instansi vertikal.
Sinergi lintas sektor tersebut diharapkan mampu mendorong pelaksanaan program pemberdayaan keluarga yang lebih terarah, berkelanjutan, dan tepat sasaran, sekaligus memperkuat peran PKK dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat. (irf) (Adpim Prov Kalbar)