Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menerima dan mendengarkan aspirasi mahasiswa Universitas Panca Bhakti Pontianak dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu sore (28/10/2026). Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan mahasiswa untuk membahas sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pelayanan publik serta pembangunan di Kalimantan Barat.
Dalam dialog tersebut, mahasiswa menyampaikan berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, di antaranya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), distribusi bahan bakar minyak (BBM), peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan infrastruktur, hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menanggapi aspirasi tersebut, Ria Norsan menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk menangani persoalan yang berkembang di masyarakat. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat diperlukan agar langkah penanganan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Terkait penanganan karhutla, Gubernur menyampaikan bahwa upaya pencegahan dan pengendalian terus dilakukan bersama pemerintah pusat, TNI/Polri, pemerintah kabupaten/kota, Manggala Agni, relawan, serta berbagai unsur masyarakat.
“Penanganan karhutla membutuhkan kerja sama semua pihak. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan masyarakat agar kebakaran tidak kembali terjadi,” ujarnya.
Pada sektor pendidikan, Ria Norsan memaparkan bahwa alokasi anggaran pendidikan dalam APBD Provinsi Kalimantan Barat mencapai 26 persen. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan fasilitas sekolah, serta pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran.
Ia menegaskan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu menghadapi tantangan masa depan. Karena itu, dukungan anggaran perlu diarahkan untuk menunjang proses belajar mengajar sekaligus menciptakan lingkungan pendidikan yang layak bagi peserta didik.
“Pendidikan merupakan investasi penting bagi masa depan Kalimantan Barat. Karena itu, peningkatan kualitas pembelajaran harus didukung dengan fasilitas sekolah yang layak dan sarana pendidikan yang memadai,” jelasnya.
Selain pendidikan, pembangunan infrastruktur juga menjadi salah satu hal yang disoroti dalam dialog tersebut. Gubernur menyampaikan bahwa persentase jalan mantap provinsi meningkat dari 45 persen menjadi 55 persen. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menargetkan peningkatan persentase jalan mantap hingga 80 persen dalam beberapa tahun ke depan.
Menurutnya, peningkatan kualitas jalan merupakan bagian penting dari upaya memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung distribusi barang dan aktivitas perekonomian daerah.
Mengenai distribusi BBM, Ria Norsan menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus menjalin koordinasi dengan pihak Pertamina untuk mengatasi berbagai kendala penyaluran yang terjadi di sejumlah wilayah. Koordinasi tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran distribusi dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, terkait program Makan Bergizi Gratis, pemerintah daerah turut berperan dalam mendukung pengawasan pelaksanaannya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Upaya tersebut diperlukan agar pelaksanaan program berjalan dengan baik dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran.
Gubernur menegaskan bahwa penyampaian aspirasi melalui dialog terbuka merupakan bagian dari proses demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengevaluasi pelaksanaan kebijakan serta program pembangunan.
“Masukan dari mahasiswa merupakan bagian dari kontrol sosial yang penting bagi pemerintah. Aspirasi ini menjadi perhatian kami dan akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.
Sebagai bentuk penerimaan terhadap aspirasi yang disampaikan, Ria Norsan menandatangani berkas tuntutan mahasiswa pada akhir dialog. Langkah tersebut menandai diterimanya dokumen aspirasi untuk menjadi perhatian pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme dan kewenangan yang berlaku.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus membuka ruang komunikasi dengan mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat sebagai bagian dari upaya membangun pemerintahan yang responsif dan terbuka terhadap masukan publik.
Melalui komunikasi yang konstruktif dan koordinasi lintas sektor, pemerintah berharap berbagai persoalan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti secara terarah, sehingga pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di Kalimantan Barat semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (Rfa) (Adpim Prov Kalbar)