Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat koordinasi bersama Pertamina, PLN, dan sejumlah perangkat daerah untuk mencari solusi atas kendala pasokan energi yang berdampak pada masyarakat. Pembahasan difokuskan pada kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM), terutama BBM bersubsidi, serta penanganan pemadaman listrik bergilir.
Koordinasi tersebut dipimpin Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., dalam rapat yang berlangsung di ruang kerja Gubernur Kalbar, Rabu (21/10/2026). Hadir dalam pertemuan itu Sales Area Manager Pertamina Kalbar, General Manager PLN Wilayah Kalimantan Barat, GM PT AKR, Plt. Kepala Dinas Perindag ESDM Provinsi Kalbar, Penjabat Sekretaris Daerah Kalbar, serta Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalbar.
Usai rapat, Gubernur Ria Norsan menjelaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan mengidentifikasi kendala sekaligus merumuskan langkah penanganan yang dapat segera dilaksanakan. Perhatian khusus diberikan terhadap distribusi BBM ke kawasan pedalaman dan pesisir serta dampak pemadaman listrik bergilir terhadap aktivitas masyarakat.
Gubernur menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama pihak terkait terus berupaya meningkatkan kemudahan akses masyarakat terhadap BBM bersubsidi. Keluhan warga, termasuk para nelayan di kawasan pesisir yang membutuhkan BBM untuk menunjang aktivitas melaut, menjadi salah satu hal yang diperhatikan.
“Semua akan kita upayakan untuk masyarakat agar tidak sulitlah untuk mencari BBM bersubsidi,” ungkap Gubernur Kalbar.
Ia juga meminta instansi terkait dan badan usaha sektor energi meningkatkan koordinasi, memperkuat pengawasan, serta mempercepat penyelesaian berbagai kendala distribusi dan pasokan listrik. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga ketersediaan energi dan mengurangi dampak yang dirasakan masyarakat.
Dari sisi distribusi BBM, Sales Area Manager Pertamina Kalbar menyampaikan bahwa penyaluran ke sejumlah wilayah pedalaman, seperti Sintang, Putussibau, Melawi, Landak, dan daerah sekitarnya, menghadapi tantangan geografis serta hambatan transportasi. Salah satu kendala yang terjadi adalah surutnya muka air Sungai Kapuas yang memengaruhi pengiriman BBM menggunakan kapal.
“Perlu kami sampaikan bahwa depot di Sintang sempat terkendala pasokan menggunakan kapal akibat surutnya air sungai. Sebagai solusi taktis, Pertamina kini mengoptimalkan pasokan yang disalurkan melalui Terminal BBM Pontianak,” ujarnya.
Untuk mendukung kelancaran penyaluran melalui jalur darat, Pertamina menambah sekitar 27 unit mobil tangki serta menyediakan sejumlah area istirahat bagi awak kendaraan pengangkut BBM. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat distribusi ke wilayah yang memiliki jarak tempuh cukup jauh dari Pontianak dan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, General Manager PLN Wilayah Kalimantan Barat, Maria Goreti, menjelaskan bahwa pemadaman listrik bergilir berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan mayor atau major overhaul pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Ketapang.
Pemeliharaan tersebut diperkirakan berlangsung selama kurang lebih 54 hari. Selama proses berlangsung, ketersediaan daya pada sistem kelistrikan mengalami keterbatasan sehingga diperlukan pengaturan pasokan untuk menjaga kestabilan dan keandalan sistem.
PLN berupaya mengurangi dampak pemadaman dengan mengatur pelaksanaannya pada malam hari. Durasi pemadaman di setiap lokasi yang terdampak ditargetkan tidak lebih dari dua jam.
“Untuk pemeliharaan di PLTU Ketapang sendiri, karena ini memasuki masa major overhaul, berlangsung selama 54 hari. Defisit daya mampu yang terjadi hanya pada malam hari, dan kami upayakan setiap lokasi yang terdampak padam, maksimal dua jam sudah bisa normal kembali,” jelas Maria Goreti.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong Pertamina dan PLN untuk terus mengoptimalkan langkah penanganan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Percepatan penyelesaian kendala di lapangan, penguatan komunikasi antarlembaga, serta penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam menghadapi persoalan pasokan energi.
Pemprov Kalbar berharap sinergi antara pemerintah daerah, Pertamina, PLN, dan seluruh pihak terkait dapat membantu menjaga kelancaran distribusi BBM bersubsidi, meningkatkan keandalan pasokan listrik, serta memastikan kebutuhan energi masyarakat di berbagai wilayah Kalimantan Barat tetap menjadi prioritas. (Adpim Prov Kalbar)