Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong seluruh perangkat daerah untuk serius menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja daerah. Hal tersebut disampaikan Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Barat, Hendra, S.Sos., saat memimpin Entry Meeting Pemeriksaan Pendahuluan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 di Ruang Arwana, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (5/10/2026).
Entry Meeting menjadi bagian dari tahapan pemeriksaan yang dilakukan untuk membahas berbagai hal yang menjadi perhatian dalam proses pemeriksaan, sekaligus memberikan ruang bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menyampaikan tanggapan terhadap hasil sementara pemeriksaan.
Dalam arahannya, Hendra meminta seluruh perangkat daerah mencermati setiap catatan dan rekomendasi yang disampaikan. Menurutnya, hasil pemeriksaan harus dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah merupakan salah satu instrumen penting untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi,” kata Hendra.
Ia menegaskan, setiap temuan dan catatan pemeriksaan perlu ditindaklanjuti secara tepat, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya tersebut dinilai penting agar pengelolaan keuangan daerah semakin tertib, transparan, serta mampu mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Pemeriksaan ini harus kita jadikan sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan. Setiap catatan yang disampaikan menjadi bahan evaluasi bersama agar pengelolaan belanja daerah semakin baik dan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Pemprov Kalbar, lanjutnya, akan terus memperkuat pengawasan internal sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Koordinasi antara perangkat daerah dan pihak pemeriksa juga perlu terus dilakukan agar proses penyelesaian serta tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat berjalan secara optimal.
Melalui kegiatan tersebut, perangkat daerah terkait diharapkan dapat segera mengambil langkah atas berbagai catatan yang disampaikan. Dengan demikian, hasil pemeriksaan tidak hanya menjadi bahan evaluasi, tetapi juga dapat mendorong perbaikan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban belanja daerah. (Rfa/ica) (Adpim Prov Kalbar)