Korupsi Retribusi TKA Rugikan Negara Rp448 Juta, Polda Kalbar Siapkan Penyerahan Tersangka ke Jaksa

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Barat menuntaskan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan uang penerimaan retribusi pengesahan perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Barat.

Perkembangan penanganan perkara tersebut disampaikan pada Kamis (12/11/2026). Penyidik telah menetapkan satu orang tersangka berinisial SO yang diketahui menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) pada Disnakertrans Provinsi Kalbar Tahun 2025.

Dirreskrimsus Polda Kalbar Kombes Pol. Burhanuddin, S.I.K., S.H., M.H., mengungkapkan bahwa proses penyidikan telah memperoleh kepastian hukum untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan. Hal ini setelah berkas perkara resmi dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Pernyataan tersebut tertuang dalam Surat Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak Nomor B-8907/O.1.10/Ft.1/10/2026 tertanggal 26 Oktober 2026 tentang Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap (P-21).

Berdasarkan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, penyimpangan pengelolaan anggaran dalam perkara tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp448.082.652.

“Berdasarkan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, perbuatan penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh tersangka SO telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp448.082.652. Penyidik Ditreskrimsus Polda Kalbar telah menjadwalkan pelaksanaan Tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum pada hari Selasa, 17 November 2026 mendatang,” jelas Burhanuddin.

Selain menuntaskan proses penyidikan, penyidik juga melakukan langkah pemulihan kerugian keuangan negara melalui upaya asset recovery. Dalam proses tersebut, sejumlah aset telah disita dengan nilai taksiran mencapai Rp150 juta.

Penyitaan aset ini menjadi bagian dari upaya aparat penegak hukum untuk mengoptimalkan pemulihan kerugian negara sekaligus memastikan barang bukti yang berkaitan dengan perkara tetap berada dalam penguasaan penyidik sesuai ketentuan hukum.

Atas dugaan perbuatannya, tersangka SO dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana. Penyidik menerapkan Pasal 603 dan/atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 20 huruf a KUHP.

Selain itu, tersangka juga dijerat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ancaman hukuman dalam pasal-pasal tersebut berupa pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama 20 tahun untuk ketentuan Pasal 603 dan/atau Pasal 604 KUHP, serta paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun berdasarkan Pasal 8 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Burhanuddin menegaskan bahwa penuntasan perkara ini merupakan bagian dari komitmen Polda Kalbar dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara serta menindak tegas penyimpangan anggaran yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat.

"Ini adalah bentuk komitmen tegas Polda Kalbar dalam mengawal tata kelola keuangan negara yang bersih serta memaksimalkan pemulihan aset kerugian negara," pungkasnya.

Dengan dinyatakannya berkas perkara lengkap, proses hukum selanjutnya akan memasuki tahap penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU. Langkah tersebut diharapkan menjadi bagian penting dalam memastikan penanganan perkara berjalan hingga proses persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (Humas Polda Kalbar)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak