Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat tata kelola perusahaan, serta mengoptimalkan potensi usaha guna memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.
Dorongan tersebut disampaikan Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Hendra, S.Sos., saat membuka Rapat Koordinasi BUMD se-Kalimantan Barat Tahun 2026 yang berlangsung di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (18/11/2026).
Dalam sambutannya, Hendra menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pembina dan pengelola BUMD atas dedikasi serta kontribusi yang telah diberikan dalam menjalankan kegiatan usaha, meningkatkan pelayanan, dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat.
Ia menegaskan bahwa BUMD memiliki posisi strategis dalam mendukung kebijakan pembangunan pemerintah daerah. Selain berperan sebagai penggerak perekonomian, BUMD juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengelola potensi sumber daya daerah, serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, keberhasilan BUMD tidak semata-mata diukur dari kemampuan menghasilkan keuntungan, tetapi juga dari sejauh mana perusahaan mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
“Dalam konteks pembangunan Kalimantan Barat, BUMD diharapkan mampu mengambil peran dalam menggerakkan sektor-sektor ekonomi potensial, memperluas akses pembiayaan, mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, memperkuat aktivitas perdagangan dan investasi, serta membuka peluang kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat,” ungkapnya.
Untuk mendorong pencapaian tersebut, Hendra menyampaikan lima hal yang perlu menjadi perhatian Komisaris, Dewan Pengawas, dan Direksi BUMD.
Pertama, menyusun serta menjalankan rencana bisnis yang realistis dan berorientasi pada pertumbuhan perusahaan. Kedua, meningkatkan kinerja keuangan dan profitabilitas. Ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan modal dan aset perusahaan. Keempat, memastikan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik. Kelima, mendorong inovasi dan diversifikasi usaha secara selektif agar perusahaan mampu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi serta kebutuhan masyarakat.
Di samping itu, Hendra juga meminta kepala perangkat daerah yang memiliki tugas pembinaan BUMD untuk meningkatkan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi terhadap perkembangan serta kinerja masing-masing perusahaan.
Menurutnya, pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan diperlukan agar pemerintah daerah memperoleh gambaran yang objektif mengenai kondisi BUMD. Dengan demikian, langkah pembinaan maupun kebijakan yang diambil dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan masing-masing perusahaan.
Ia berharap melalui rapat koordinasi tersebut terbangun kesamaan persepsi, pertukaran gagasan, serta komitmen bersama untuk mewujudkan pengelolaan BUMD yang profesional, transparan, dan berdaya saing.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Kalimantan Barat, para Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat, kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, narasumber Prof. Dr. H. Eddy Suratman, S.E., M.A., moderator Dr. Muhammad Fahmi, S.E., M.M., serta Komisaris, Dewan Pengawas, dan Direksi BUMD se-Kalimantan Barat.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap seluruh BUMD dapat terus meningkatkan kapasitas dan kinerja perusahaan, sekaligus memperkuat perannya sebagai salah satu pilar penggerak ekonomi daerah dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat. (Rfa/ica) (Adpim Prov Kalbar)

