Jakarta - tigan-tvnetwork.com
Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri melanjutkan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) hari kedua pada Kamis, 22 April 2025, di Orchardz Hotel Jayakarta, Jakarta Pusat. Forum ini menjadi momentum penting bagi Polri untuk menunjukkan komitmen dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan transparansi kelembagaan melalui optimalisasi Survei Persepsi Integritas (SPI).
Kegiatan ini diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai unit strategis, seperti Birowassidik Bareskrim, Divpropam, serta perwakilan auditor madya dan operator pengawasan dari wilayah. Agenda utama forum kali ini meliputi evaluasi terhadap hasil SPI 2024 serta penguatan sistem pengawasan berbasis aplikasi digital yang diperbarui, Jumat (23/5/2025).
Fachruddin Putra, MM., selaku Ahli Madya SPI KPK RI, menjadi salah satu narasumber yang memberikan sorotan terhadap capaian indeks integritas Polri tahun 2024 yang tercatat di angka 70,99, masih berada pada kategori rentan. Ia menilai masih ada tantangan besar, terutama dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi dan efektivitas program antikorupsi di level pimpinan dan struktural.
Meski demikian, peningkatan persepsi dari masyarakat terhadap layanan Polri dinilai sebagai indikasi positif bahwa transparansi mulai dirasakan publik. Merespons hal ini, Polri telah menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) SPI 2024, dengan target peningkatan indeks ke angka 74,52 di tahun 2025.
“SPI bukan hanya soal angka, tetapi merupakan instrumen strategis untuk menavigasi perubahan sistemik dalam tata kelola kelembagaan,” ujar Fachruddin.
Sesi berikutnya menampilkan Yono Maulana, yang memaparkan pengembangan terkini dari aplikasi E-Audit dan Dumas Presisi. Fitur-fitur baru seperti integrasi kecerdasan buatan (AI) dan autentikasi dua faktor (2FA) diperkenalkan untuk memperkuat keamanan dan akurasi dalam pelaksanaan pengawasan serta penanganan pengaduan publik.
Dalam arahannya, Itwasum menegaskan pentingnya dukungan aktif dari seluruh jajaran dalam pengumpulan data SPI 2025, baik dari kalangan internal Polri maupun masyarakat luas. Keterlibatan semua pihak dipandang krusial agar SPI benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan dan menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih responsif.
“Kami menyadari tantangan transformasi sangat besar, namun Polri berkomitmen untuk terus membuka diri terhadap evaluasi dan inovasi. SPI dan sistem pengawasan berbasis teknologi akan menjadi tulang punggung institusi yang lebih adaptif dan terpercaya,” pungkas perwakilan Itwasum Polri.
Forum ini diharapkan menjadi titik tolak penguatan budaya integritas dan pengawasan berbasis digital, sejalan dengan visi reformasi birokrasi Polri menuju pelayanan publik yang lebih baik dan transparan. (Humas Polri)
