PONTIANAK – BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menggelar Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran (Evran) Tahun 2026 bersama Bupati Kabupaten Kayong Utara Romi Wijaya, Kamis (26/2/2026), bertempat di Kantor Perwakilan BPKP Kalimantan Barat.
Entry meeting tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, sebagai langkah awal untuk memastikan perencanaan dan penganggaran APBD Kabupaten Kayong Utara selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah.
Dalam paparannya, Rudy menegaskan bahwa ketepatan perencanaan dan penganggaran menjadi faktor kunci keberhasilan program strategis nasional, termasuk pencapaian agenda Asta Cita dan Quick Wins PHTC. Oleh karena itu, evaluasi difokuskan pada lima sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penurunan prevalensi stunting, serta ketahanan pangan.
Berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, BPKP menemukan adanya potensi risiko ketidakefektifan anggaran yang cukup signifikan di Kabupaten Kayong Utara. Tercatat anggaran senilai Rp351,87 miliar atau sekitar 99,91 persen dari rancangan subkegiatan berisiko tidak memberikan hasil optimal akibat berbagai faktor, termasuk ketidaksesuaian dan rendahnya relevansi subkegiatan.
“Evaluasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi instrumen strategis untuk memastikan setiap rupiah APBD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Rudy.
Ia mendorong pemerintah daerah agar berani melakukan refocusing terhadap program yang tidak produktif, dan mengalihkan anggaran ke kegiatan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat serta pencapaian indikator kinerja utama.
Selain itu, Rudy menekankan pentingnya penyelarasan target pembangunan daerah dengan target provinsi, salah satunya pada indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) agar sejalan dengan arah kebijakan Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam kesempatan tersebut, BPKP juga menyampaikan sejumlah rekomendasi pembenahan, termasuk pemanfaatan hasil efisiensi anggaran untuk program prioritas yang berkontribusi langsung terhadap misi Asta Cita dan peningkatan capaian IKU Kepala Daerah.
“Efisiensi anggaran harus diarahkan ke program yang mampu mengungkit kinerja daerah secara signifikan, bukan sekadar menghabiskan anggaran,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rudy menyoroti pentingnya integrasi kinerja organisasi hingga level individu, serta peningkatan kapasitas aparatur perencana melalui penguatan kualitas data dan pelatihan teknis.
“Indikator sasaran hingga tingkat subkegiatan perlu terintegrasi dalam sistem penilaian kinerja pegawai, agar perencanaan pusat dan daerah benar-benar selaras,” pungkasnya. (**)