PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., bersama Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si., secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2027 yang diselenggarakan di Kantor Gubernur pada Jumat pagi (20/2/2026).
Kegiatan yang mengangkat tema “Memperkuat Fondasi Transformasi Kalimantan Barat melalui Peningkatan Daya Saing yang Inklusif dan Berkelanjutan” ini turut dihadiri Forkopimda, Sekda Prov. Kalbar dr. H.Harisson, M.Kes., Kepala Bapperida Prov. kalbar Linda Purnama, Kepala Baperida se-Kalbar, instansi juga perwakilan dari beragam latar belakang lainnya.
Forum ini juga menjadi momentum yang sangat istimewa karena bertepatan dengan satu tahun masa kepemimpinan pasangan Gubernur Ria Norsan dan Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan periode 2025–2030.
Dalam sambutannya, Gubernur Ria Norsan menegaskan bahwa satu tahun pertama ini merupakan fase krusial dalam membangun fondasi pembangunan daerah berbasis kinerja.
"Menjelang satu tahun masa jabatan ini, kami memastikan seluruh program pembangunan berjalan terukur, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) menjadi instrumen utama dalam mengawal pembangunan Kalimantan Barat," ujar Gubernur.
Dalam perjalanan satu tahun tersebut, fondasi transformasi pembangunan yang dibangun mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat tercatat mencapai 5,39 persen, sebuah angka yang melampaui target daerah dan berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen.
“Keberhasilan ekonomi ini juga berbanding lurus dengan upaya pengentasan kemiskinan yang agresif. Angka kemiskinan di Kalimantan Barat berhasil ditekan menjadi 5,97 persen”, tambahnya.
Sebagai informasi, adapun capaian positif lainnya meliputi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berhasil turun menjadi 4,63 persen, Rasio Gini membaik menjadi 0,308, mencerminkan distribusi ekonomi yang semakin inklusif.
Pada aspek Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat signifikan menjadi 72,09 yang mana Kalbar bisa berhasil masuk 4 besar pertumbuhan tertinggi nasional.
Gubernur memberikan catatan serius terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Saat ini IPM Kalimantan Barat telah meningkat menjadi 72,09. Namun, dalam rancangan awal RKPD 2027, Gubernur menargetkan IPM mencapai 73,11 dan meminta jajarannya untuk tidak terbiasa menargetkan skor kecil. Ia membandingkan dengan provinsi tetangga, Kalimantan Timur, yang sudah mencapai angka di atas 80.
"Kita harus berani menargetkan skor yang tinggi. Target harus tinggi agar ada upaya dan motivasi kuat untuk mencapainya. Jangan hanya mengejar angka aman secara administratif. Jadi kami juga mendorong misalnya di Ketapang, disalah satu perusahaan yang saat ini menerima tenaga kerja lulusan SD, SMP, sehingga kita dorong untuk mengambil paket yang didukung melalui CSR. Juga misalnya update data di catatan sipil yang mana kadangkala si anak ini sudah tamat kuliah bahkan S2, tapi di Kartu Keluarga masih S1, bahkan masih pelajar SD/SMP/SMA," tegas Gubernur.
Kemudian Norsan juga menyampaikan terkait implementasi program Desa Mandiri kini telah mencapai 51,07 persen sebagai bagian dari strategi pembangunan dari pinggiran.
Pembangunan manusia tetap menjadi prioritas utama dalam kepemimpinan Norsan–Krisantus. Di sektor kesehatan, untuk Usia Harapan Hidup masyarakat Kalbar kini mencapai 74,28 tahun. Pemerintah juga terus melakukan intervensi masif untuk menekan prevalensi stunting pada balita yang saat ini berada pada angka 14 persen. Kemudian untuk angka Harapan Lama Sekolah kini mencapai 12,69 tahun dengan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di angka 31,16.
“Capaian ini merupakan hasil sinergi seluruh pihak, meskipun tantangan ke depan masih besar dalam mewujudkan Kalimantan Barat yang adil, demokratis, religius, sejahtera, dan berwawasan lingkungan," tambah Gubernur.
Untuk kembali diingat sebagai landasan pembangunan di Provinsi Kalbar dengan target makro yang ditetapkan antara lain Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan pada 5,27–6,47 persen, PDRB Per Kapita diproyeksikan mencapai 65,78–69,97 juta rupiah, Target IPM diharapkan meningkat hingga mencapai 73,11 bahkan lebih tinggi dari itu serta Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp5,59 triliun.
Melalui Forum Konsultasi Publik ini, Pemerintah Provinsi menetapkan lima isu strategis utama untuk tahun 2027, yaitu percepatan ekonomi melalui investasi dan hilirisasi, peningkatan kualitas SDM, percepatan infrastruktur berbasis teknologi, pengelolaan lingkungan berkelanjutan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan.
Pembangunan Kalimantan Barat dipastikan berjalan selaras dengan kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di era digital, Pemprov Kalbar meraih predikat "Sangat Baik" dengan Indeks SPBE sebesar 3,89 dan masuk dalam 10 besar nasional dalam keterbukaan informasi publik.
Gubernur Ria Norsan memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran untuk menjaga efisiensi anggaran dan menghindari pemborosan.
“Program Tahun 2027 harus menjadi instrumen penggerak ekonomi daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, memperkuat ketahanan ekonomi, dan meningkatkan daya saing investasi daerah," tegasnya.
Di sektor kelistrikan, target ambisius ditetapkan untuk tahun 2026-2029. Perwakilan dari PLN Kalimantan Barat memaparkan rencana pembangunan listrik desa di 60 lokasi pada tahun 2026, termasuk penyediaan PLTS Supersun bagi 338 sekolah dengan daya 1.300 - 2.200 VA untuk menunjang aktivitas pendidikan.
Menutup arahannya, tak lupa Gubernur juga mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1447 Hijriah kepada seluruh umat Muslim. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terbaik demi masa depan Kalimantan Barat yang lebih maju.
"Bulan Ramadhan bulan mulia, Bulan penuh rahmat dan ampunan. Melalui forum kita bermusyawarah bersama, Menyusun rencana demi kemajuan dan kesejahteraan," tutup Gubernur melalui bait pantunnya”, pungkasnya.
Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan bahwa tantangan pembangunan daerah, mulai dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga pengendalian inflasi, memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan sinergi yang kuat antar lembaga serta sektor swasta.
Dalam keterangannya, Wagub menyampaikan bahwa pemerintah provinsi akan segera mengundang pihak perusahaan untuk duduk bersama dalam merumuskan solusi konkret terkait angka pengangguran. Salah satu poin krusial yang diangkat adalah optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk program sertifikasi keahlian tenaga kerja lokal.
"Kedepan, perusahaan akan kita undang secara khusus. Masukan terkait penggunaan CSR untuk sertifikasi profesi ini sangat baik, karena IPM kita sangat bergantung pada kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang diakui secara formal," ujar Krisantus.
Terkait sektor pendidikan, Krisantus menyoroti bahwa kendala di lapangan tidak hanya soal kurikulum, tetapi juga faktor kesehatan dan aksesibilitas. Menurutnya, siswa yang sering mengalami gangguan kesehatan atau terkendala jarak tempuh yang sulit menuju sekolah akan terhambat proses belajarnya.
"Masalah pendidikan ini multifaktor. Kita harus bersinergi karena kesehatan siswa dan kemudahan akses menuju sekolah juga sangat berpengaruh. Tidak bisa hanya satu instansi yang bergerak, semua harus terintegrasi," imbuhnya.
Menutup keterangannya, Wagub Krisantus juga memberikan perhatian serius pada isu ekonomi, khususnya inflasi dan kenaikan harga komoditas pokok. Beliau menilai langkah taktis seperti operasi pasar tidak bisa menjadi solusi tunggal yang dilakukan terus-menerus.
"Kemarin saya hadir dalam rapat inflasi. Kita dihadapkan pada kenaikan harga kebutuhan pokok setiap hari. Operasi pasar memang kita lakukan, tapi saya rasa itu bukan satu-satunya solusi. Strategi utamanya adalah kita harus mengatasi ketersediaan barangnya dulu. Jika pasokan aman, harga akan terkendali," tegas Wagub.
Pada kesempatan ini, juga ada beberapa masukan dari unsur publik salah satunya dari Kepala BKKBN Kalbar, Nuryamin, menyoroti pentingnya evaluasi terhadap 30 indikator pembangunan. Ia mendorong keberanian untuk memasukkan capaian IPM secara lebih spesifik dalam peta jalan pembangunan. Selain itu, kolaborasi CSR perusahaan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan mendasar dari masyarakat, misalnya pembangunan infrastruktur sanitasi (jamban) serta penguatan gizi masyarakat melalui program - program pemerintah.
"Saat ini terdapat 431 dapur SPPG yang siap mengintervensi hingga 2.500 porsi, di mana 500 porsi di antaranya difokuskan bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Kita harus bekerja sama, terutama di daerah 3T agar mereka mampu mandiri dalam pemenuhan gizi," jelas Nuryamin.
Senada dengan hal tersebut, Kabaperida Kabupaten Mempawah, Ani Febrianto, menekankan pentingnya konsep "Membangun dari Desa" yang didukung oleh teknologi. Ia mengusulkan agar Provinsi membangun aplikasi berbasis data geospasial yang mencakup informasi by name by address.
"Dengan data yang terintegrasi, kita bisa memprioritaskan penyelesaian masalah pada Desil 1 secara tepat sasaran. Kita tahu siapa orangnya dan apa masalah spesifiknya," ujar Ani.
Selanjutnya Wakil Ketua MPK Kalbar, Aida Mochtar, memberikan catatan kritis mengenai aspek inklusivitas. Ia mendorong pembangunan yang tidak hanya berfokus pada ekonomi, tetapi juga aspek holistik seperti sosial budaya, lingkungan hidup, serta perlindungan perempuan dan anak.
"Pembangunan harus menyentuh rasa aman. Kami melihat adanya tren peningkatan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini harus masuk dalam rencana kerja yang lebih holistik," tegas Aida sembari menyarankan penggunaan platform digital seperti G-Form untuk menjaring masukan organisasi publik secara lebih luas.
Menutup rangkaian diskusi, Staf Ahli Gubernur Kalbar Ansfridus Juliardi Andjoe menyampaikan kebanggaannya atas capaian Indeks Desa Mandiri (IDM) Kalbar yang kini menempati posisi 4 besar nasional. Sebagai langkah keberlanjutan, ia mengusulkan penyelesaian IPM melalui pembentukan Satgas IPM di Kalimantan Barat seperti halnya capaian yang diraih oleh satgas stunting Provinsi Kalbar untuk memastikan koordinasi antar-instansi berjalan lebih taktis.(irf/nzr) - (Adpim Prov Kalbar)