PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat membuka peluang kerja sama strategis di bidang teknologi nuklir non-daya dan energi bersih sebagai bagian dari penguatan ketahanan energi daerah. Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Gubernur Kalbar Ria Norsan bersama Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergey Tolchenov di Pontianak, Jumat (27/2/2026).
Gubernur Ria Norsan didampingi Sekretaris Daerah Kalbar dr. Harisson, M.Kes., menerima kunjungan diplomatik tersebut dalam rangka penjajakan kerja sama pengembangan infrastruktur teknologi nuklir generasi baru yang ramah lingkungan dan berorientasi pada kebutuhan daerah.
Pertemuan ini turut menghadirkan perwakilan dari Rosatom, perusahaan energi nuklir milik negara Rusia. Kerja sama yang dijajaki tidak semata berfokus pada pembangkit listrik, tetapi mencakup pemanfaatan teknologi nuklir untuk berbagai sektor strategis.
Beberapa peluang yang dibahas antara lain penggunaan Small Modular Reactor (SMR) yang dinilai lebih fleksibel dan aman untuk wilayah terpencil maupun kawasan industri, pemanfaatan radioisotop untuk layanan kesehatan seperti diagnosis dan terapi kanker di rumah sakit daerah, serta teknologi iradiasi untuk meningkatkan daya simpan produk pertanian guna mendukung ekspor.
Selain itu, dibuka pula peluang beasiswa dan pelatihan teknis bagi putra-putri Kalbar di bidang teknik nuklir dan fisika medis.
Gubernur Ria Norsan menegaskan bahwa penjajakan kerja sama ini merupakan langkah antisipatif menghadapi tantangan krisis energi dan kebutuhan industri di masa depan.
“Kalbar harus siap dengan teknologi masa depan. Rusia memiliki rekam jejak panjang dalam pengembangan teknologi nuklir yang aman dan efisien. Kami ingin memastikan setiap langkah yang diambil sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Rosatom, Anna Belokoneva, menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung Kalbar dengan solusi teknologi yang komprehensif, mulai dari desain, keselamatan, pembiayaan, hingga pengelolaan limbah nuklir sesuai standar internasional yang ditetapkan oleh International Atomic Energy Agency.
“Kami memahami adanya kekhawatiran publik terkait teknologi nuklir. Oleh karena itu, seluruh proses akan mengedepankan aspek keselamatan, transparansi, serta kepatuhan penuh terhadap regulasi global,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga menegaskan komitmen untuk melakukan sosialisasi secara terbuka dan berkelanjutan kepada masyarakat agar pemahaman mengenai teknologi nuklir modern dapat diterima secara objektif dan berbasis ilmu pengetahuan.
Sebagai langkah lanjutan, kedua belah pihak sepakat membentuk tim teknis bersama untuk melaksanakan studi kelayakan, termasuk penentuan lokasi potensial, kajian keselamatan, serta Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). (rfa/irm) (Adpim Prov Kalbar)