Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., menerima audiensi Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, Dr. Pontas Efendi, S.H., M.H., di Ruang Kerja Gubernur Kalimantan Barat, Senin (30/3/2026).
Audiensi tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan lembaga yudikatif, khususnya dalam mendukung optimalisasi pelayanan hukum kepada masyarakat.
Mengawali pertemuan, Gubernur Ria Norsan menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kunjungan silaturahmi yang dilakukan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, terlebih masih dalam suasana Idulfitri.
“Terima kasih atas kunjungan silaturahmi ini. Karena masih dalam suasana Idulfitri, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin,” ujar Norsan.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kalbar juga menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Pengadilan Tinggi Pontianak dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum serta mendorong kesadaran hukum masyarakat di Kalimantan Barat.
“Kami sangat menghargai upaya Pengadilan Tinggi Pontianak dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Pemerintah Provinsi siap mendukung langkah-langkah strategis yang dilakukan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Norsan menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga yudikatif menjadi hal penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang adil, transparan, dan berkeadilan bagi masyarakat.
Menurutnya, koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi dan Pengadilan Tinggi Pontianak akan memperkuat sistem pelayanan hukum sekaligus menciptakan kepastian hukum yang berdampak pada stabilitas pembangunan daerah.
Audiensi ini juga menjadi pertemuan silaturahmi perdana Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak setelah beberapa bulan menjabat. Pertemuan berlangsung dalam suasana harmonis dan penuh kebersamaan, dengan saling bertukar gagasan dan pandangan untuk memperkuat kerja sama kelembagaan ke depan.
Pertemuan diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus membangun sinergi dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum serta memperkuat kesadaran hukum masyarakat Kalimantan Barat. (irf/ica) (Adpim Prov Kalbar)