Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan kembali arah kebijakan pembangunannya, dengan menempatkan perbaikan infrastruktur jalan sebagai salah satu fokus utama di tengah keterbatasan anggaran.
Komitmen ini menjadi bagian dari upaya menjaga konektivitas antarwilayah sekaligus memastikan aktivitas masyarakat dan distribusi ekonomi tetap berjalan. Pemerintah menyadari, kondisi jalan di sejumlah daerah masih menjadi perhatian, terutama pada ruas yang mengalami kerusakan berat.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan menegaskan bahwa penanganan jalan provinsi akan difokuskan pada titik-titik yang paling mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Penegasan ini sekaligus menjawab harapan publik terhadap percepatan perbaikan infrastruktur, yang selama ini menjadi salah satu kebutuhan utama di berbagai kabupaten/kota.
Menurutnya, pemerintah daerah tetap melakukan penanganan jalan secara bertahap dan terencana, dengan menyesuaikan kondisi keuangan daerah yang saat ini berada dalam kebijakan efisiensi. Karena itu, alokasi anggaran diarahkan pada ruas yang benar-benar membutuhkan penanganan segera.
“Penanganan jalan provinsi tetap menjadi fokus. Kami memprioritaskan ruas jalan yang rusak berat agar tetap dapat difungsikan dan konektivitas wilayah tetap terjaga,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pendekatan yang dilakukan saat ini lebih menitikberatkan pada perbaikan fungsional agar jalan tetap bisa dilalui, khususnya pada jalur utama mobilitas masyarakat dan distribusi barang.
“Kami memahami keinginan masyarakat untuk perbaikan permanen. Namun dalam kondisi efisiensi, penanganan dilakukan bertahap. Yang penting jalan tetap bisa digunakan dan aktivitas tidak terganggu,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengaktifkan kembali unit pemeliharaan jalan dan jembatan, serta melakukan peningkatan konstruksi jalan sepanjang 40,30 kilometer pada 22 ruas di berbagai daerah pada Tahun Anggaran 2025.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat infrastruktur pendukung melalui penanganan irigasi dengan cakupan layanan mencapai 9.172 hektare, serta normalisasi saluran sepanjang 1.035 kilometer guna mendukung produktivitas pertanian.
Di sisi lain, pemerintah mengakui bahwa penanganan infrastruktur jalan di Kalbar menghadapi tantangan yang tidak ringan, mulai dari curah hujan tinggi, kondisi geografis, hingga tingginya beban kendaraan yang mempercepat kerusakan jalan.
Meski demikian, pemerintah menegaskan tetap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas infrastruktur secara bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah.
“Dengan berbagai tantangan tersebut, pemerintah tetap bekerja agar kualitas jalan terus meningkat secara bertahap,” tambahnya.
Pemprov Kalbar juga menyampaikan apresiasi atas perhatian dan masukan masyarakat terkait kondisi jalan. Berbagai kritik dan saran dinilai sebagai bagian penting dari pengawasan publik dalam pembangunan. Ke depan, kata Ria Norsan pemerintah berharap dukungan masyarakat tetap terjaga agar proses pembangunan berjalan lebih optimal, khususnya dalam meningkatkan keselamatan, kenyamanan, serta konektivitas antarwilayah di Kalimantan Barat. (Adpim Prov Kalbar)