PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat koordinasi dengan para distributor dan pelaku usaha guna menjaga stabilitas pasokan pangan dan energi menjelang Hari Raya Idulfitri.
Langkah tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Ketersediaan Bahan Pokok dan Bahan Penting yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes., di Ruang Rapat Arwana Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (11/3/2026).
Dalam arahannya, Sekda menegaskan bahwa upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan aktif dari para distributor serta pelaku usaha dalam rantai distribusi.
“Pengendalian harga pangan memerlukan koordinasi yang kuat. Karena itu kami ingin mendapatkan masukan langsung dari para distributor mengenai kondisi distribusi bahan pokok di daerah,” ujar Harisson.
Ia menambahkan, informasi dari para pelaku usaha sangat dibutuhkan agar pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang tepat sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Kami ingin mengetahui kendala yang dihadapi para distributor sehingga pemerintah daerah dapat mengambil langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan bagi masyarakat,” tambahnya.
Sekda juga menyoroti pentingnya kelancaran distribusi logistik, mengingat sebagian besar pasokan bahan pokok ke Kalimantan Barat masih bergantung pada jalur transportasi laut.
“Jika terjadi hambatan pada jalur distribusi, tentu akan berdampak langsung pada ketersediaan dan harga komoditas di masyarakat,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, Sekda turut menyinggung kemungkinan pemanfaatan kapal pengangkut berukuran kecil atau vinder sebagai alternatif distribusi logistik, meskipun sebagian besar sarana tersebut dimiliki oleh pihak swasta.
“Kita akan meminta dukungan berbagai pihak karena ini menyangkut kepentingan bersama dalam menjaga stabilitas pasokan pangan,” tegasnya.
Selain itu, Sekda juga meminta agar data neraca pangan daerah diperkuat dan diperbarui secara berkala sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah.
“Saya minta data neraca pangan dilengkapi dan diperbarui secara rutin agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Kalimantan Barat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar memaparkan kondisi neraca pangan daerah. Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Supardi, menjelaskan bahwa ketersediaan beras di Kalimantan Barat masih berada dalam kondisi aman.
Namun demikian, sejumlah komoditas seperti kedelai, tepung terigu, dan bahan pakan ternak masih menghadapi tantangan distribusi karena sebagian besar pasokannya bergantung pada jalur transportasi laut.
Sejumlah distributor juga menyampaikan kendala distribusi logistik. Perwakilan distributor kedelai dari Kapuas Lestari, Eko, mengungkapkan bahwa pasokan kedelai mengalami keterlambatan sejak Desember akibat penundaan pengiriman kapal dari beberapa jalur transit internasional.
“Biasanya kami memiliki cadangan stok minimal satu bulan. Namun saat ini stok yang tersedia sangat terbatas, bahkan hanya cukup untuk satu hingga dua hari penjualan,” ungkapnya.
Selain keterlambatan kapal, distribusi logistik juga terkendala pendangkalan alur sungai yang membatasi operasional kapal berukuran besar. Kondisi tersebut membuat proses bongkar muat harus menggunakan kapal yang lebih kecil, sementara jumlahnya masih terbatas.
Kendala lainnya adalah keterbatasan kontainer khusus untuk komoditas tertentu, seperti tepung terigu, yang memerlukan standar penyimpanan khusus agar kualitas produk tetap terjaga.
Dalam rapat tersebut juga dibahas ketersediaan energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM) dan LPG. Pihak Pertamina memastikan bahwa stok BBM dan LPG di Kalimantan Barat masih dalam kondisi aman.
Untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi menjelang hari besar keagamaan, Pertamina menyiapkan tambahan sekitar 500 ribu tabung LPG serta mengoperasikan sejumlah SPBU strategis selama 24 jam guna menjaga kelancaran distribusi.
Pemerintah daerah juga akan memperkuat pengawasan terhadap praktik pelangsiran BBM melalui penerbitan surat edaran yang mengatur pembelian agar tidak terjadi penimbunan.
“Ketersediaan BBM dan LPG harus kita pastikan tetap aman, terutama saat permintaan masyarakat meningkat menjelang hari besar,” kata Sekda.
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalbar Harry Ronaldi Mahaputrawan, S.E., M.M., mengingatkan bahwa Kalimantan Barat juga perlu mewaspadai sejumlah tantangan global yang berpotensi mempengaruhi stabilitas pangan pada tahun 2026 hingga 2027.
Menurutnya, kondisi geopolitik global dapat mempengaruhi jalur perdagangan internasional, khususnya di kawasan Selat Hormuz dan Laut Hitam yang merupakan jalur penting distribusi minyak, gas, gandum, minyak nabati, dan pupuk dunia.
Selain itu, faktor anomali iklim juga menjadi perhatian. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), fenomena El Nino diperkirakan terjadi mulai Juni 2026 hingga sekitar Juli 2027 yang berpotensi memicu musim kemarau lebih panjang.
“Faktor geopolitik global dan kondisi iklim perlu kita antisipasi sejak dini karena dapat mempengaruhi harga komoditas pangan dan energi,” ujarnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dengan distributor, pelaku usaha, serta instansi terkait guna menjaga stabilitas pasokan pangan, energi, dan distribusi logistik bagi masyarakat. (rfa/ica) (Adpim Prov Kalbar)