Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Men-PKP), Maruarar Sirait, bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meninjau langsung progres Program Penanganan Sarana dan Prasarana Permukiman Kumuh di Desa Parit Baru, Kubu Raya, Kalimantan Barat, Senin (2/3/2026).
Kunjungan kedua menteri tersebut didampingi Gubernur Kalbar Ria Norsan dan Bupati Kubu Raya Sujiwo, bertujuan memastikan program berjalan sesuai target dan mampu memenuhi kebutuhan warga.
Di lokasi, para menteri berdialog dengan masyarakat dan pemerintah daerah mengenai pembangunan infrastruktur dasar, termasuk perbaikan rumah tidak layak huni serta penataan lingkungan permukiman. Pemerintah menekankan komitmen untuk meningkatkan kualitas hunian bagi warga berpenghasilan rendah (MBR).
Menteri Maruarar Sirait menyatakan, pemerintah memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat, seperti pembebasan retribusi PBG, BPHTB, dan akses pembiayaan melalui KUR Perumahan. “Langkah ini agar masyarakat bisa memiliki rumah layak dengan lebih mudah dan terjangkau,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya sinergi data antara pusat dan daerah untuk memastikan intervensi program tepat sasaran.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menyoroti akurasi data rumah tidak layak huni sebagai dasar kebijakan. Ia mendorong Pemkab Kubu Raya untuk terus berkoordinasi dengan BPS agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kekosongan penanganan. “Rekonsiliasi data tinggal dicocokkan saja, by name by address,” katanya.
Gubernur Ria Norsan menegaskan dukungan penuh pemerintah provinsi untuk validasi data, percepatan administrasi, dan pengawasan program di lapangan. Bupati Sujiwo menambahkan, Pemkab siap menindaklanjuti arahan Mendagri agar bantuan dan program hunian tepat sasaran.
Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, diharapkan penanganan kawasan permukiman kumuh di Kubu Raya lebih optimal, terukur, dan tepat sasaran, sehingga kualitas hidup masyarakat meningkat. (Edi J)