PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong optimalisasi pengelolaan informasi publik di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., saat membuka Sosialisasi Peraturan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2026 yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (12/3/2026).
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman sekaligus menyelaraskan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, khususnya bagi para pengelola komunikasi di lingkungan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Kalimantan Barat.
Dalam sambutannya, Harisson menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengelola arus informasi yang semakin cepat berkembang, terutama melalui media sosial. Menurutnya, pemerintah harus aktif melakukan pemantauan terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa setiap informasi yang beredar perlu dicermati dan dilaporkan kepada pimpinan daerah agar pemerintah dapat mengetahui secara cepat berbagai isu yang menjadi perhatian publik.
Selain itu, Harisson menegaskan bahwa komunikasi publik pemerintah tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan masyarakat mengetahui berbagai program dan kebijakan yang telah dilaksanakan pemerintah.
Menurutnya, masyarakat perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai berbagai upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah sehingga dapat memahami bahwa pemerintah terus bekerja untuk kepentingan masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa pengelola komunikasi publik memiliki peran strategis dalam menjaga citra dan kredibilitas pemerintah, khususnya di tengah derasnya arus informasi di ruang digital.
Karena itu, perangkat komunikasi pemerintah diharapkan mampu memberikan klarifikasi serta menyampaikan informasi yang benar apabila muncul isu atau informasi yang tidak sesuai dengan fakta di masyarakat.
Harisson menegaskan bahwa jajaran komunikasi dan informatika, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, harus selalu siap menyampaikan informasi yang akurat serta memberikan penjelasan terkait berbagai kebijakan pemerintah kepada masyarakat.
Selain itu, ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Melalui pengelolaan komunikasi yang baik dan transparan, pemerintah diharapkan dapat menyampaikan informasi pembangunan secara efektif sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
Sosialisasi ini diikuti oleh perwakilan perangkat daerah serta pengelola komunikasi publik dari lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pemerintah kabupaten/kota.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel yang membahas sejumlah isu strategis, di antaranya pengelolaan komunikasi publik, pemantauan informasi di media sosial, serta penguatan peran pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. (rfa/ica) (Adpim Prov Kalbar)