PONTIANAK – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., mengikuti sosialisasi Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 700.1.1.4-180 Tahun 2026 secara virtual dari Ruang Data Analisis Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (4/3/2026).
Kegiatan yang dipimpin Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sang Made Mahendra Jaya, tersebut membahas format serta indikator pelaporan kinerja Program Strategis Nasional (Pro-SN) yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Dalam arahannya, Irjen Kemendagri menekankan bahwa keberhasilan Program Strategis Nasional tidak terlepas dari peran aktif pemerintah daerah dalam pelaksanaan maupun pelaporan kinerja program.
“Program Strategis Nasional tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan komitmen kepala daerah serta dukungan seluruh perangkat daerah agar pelaksanaannya berjalan optimal dan akuntabel,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pelaksanaan Pro-SN memiliki dasar hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk mendukung dan menjalankan program strategis pemerintah pusat.
Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan bahwa terdapat lima sektor utama yang menjadi fokus pemantauan, yakni penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, serta pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, Irjen Kemendagri juga menyoroti pentingnya langkah mitigasi risiko sejak tahap perencanaan agar program dapat berjalan efektif dan terhindar dari permasalahan hukum maupun administratif.
Sistem pelaporan kinerja program kini dilakukan secara digital melalui aplikasi e-Monev yang terintegrasi dengan sistem SIWASIAT guna memastikan transparansi serta akuntabilitas pelaksanaan program.
Sementara itu, Sekda Kalbar Harisson menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap mendukung penuh pelaksanaan Program Strategis Nasional dengan memastikan seluruh program terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, berbagai program strategis tersebut sangat penting karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pembangunan rumah layak huni, ketahanan pangan, layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi daerah.
“Pemprov Kalbar berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program strategis ini dapat berjalan efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Harisson berharap melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, berbagai Program Strategis Nasional di Kalimantan Barat dapat terlaksana secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (wnd/nzr) (Adpim Prov Kalbar)