PONTIANAK - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Sekda Kalbar), dr. Harisson, M.Kes., menerima audiensi Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XII/Tanjungpura, Kolonel Inf. Yusub Dody Sandra, S.I.P., M.I.Pol., di Ruang Kerja Sekda Kalbar, Selasa (10/3/2026).
Pertemuan tersebut membahas dukungan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama terkait rencana pembangunan dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Kalimantan Barat.
Kapendam XII/Tanjungpura Kolonel Inf. Yusub Dody Sandra menjelaskan bahwa TNI saat ini tengah melakukan pengumpulan data serta kajian di lapangan mengenai implementasi program MBG. Kajian tersebut mencakup proses produksi makanan, kesiapan sarana dapur, hingga berbagai faktor pendukung lainnya.
“Kami sedang melakukan pendataan dan kajian terkait pelaksanaan program MBG di daerah, termasuk melihat bagaimana proses produksi makanan serta kesiapan fasilitas dapur yang ada di Kalbar. Dari situ akan terlihat dukungan apa saja yang masih diperlukan agar program ini dapat berjalan lebih maksimal,” ujarnya.
Sementara itu, Sekda Kalbar dr. Harisson menyampaikan bahwa pada tahap awal pelaksanaan program MBG, pemerintah daerah belum banyak terlibat sehingga pemahaman mengenai teknis pelaksanaannya masih terbatas. Namun setelah berkoordinasi dengan Gubernur Kalbar, pemerintah daerah mulai dilibatkan dalam mendukung program tersebut.
“Pada awal pelaksanaan memang pemerintah daerah belum terlalu dilibatkan, sehingga kami juga belum memahami secara rinci mekanismenya. Setelah berkoordinasi dengan Gubernur dan meminta agar daerah ikut terlibat, saat ini pemerintah daerah mulai berperan dalam mendukung pelaksanaannya,” jelas Harisson.
Ia menambahkan, pelaksanaan program MBG di wilayah perkotaan umumnya tidak menghadapi kendala berarti. Namun untuk daerah pedesaan maupun wilayah terpencil, pengelolaan SPPG biasanya dilakukan oleh pemerintah desa dengan pengawasan dari tenaga kesehatan.
“Di daerah terpencil, pengelolaan SPPG umumnya dilakukan oleh desa. Sedangkan pengawasan mutu dan kualitas gizinya dipantau oleh tenaga kesehatan, khususnya ahli gizi dari puskesmas. Yang terpenting adalah memastikan makanan yang diberikan kepada anak-anak tetap terjaga kualitasnya,” ungkapnya.
Menurut Harisson, program MBG memiliki dampak positif yang luas, tidak hanya dalam meningkatkan pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga berpotensi membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
“Program ini sangat bermanfaat karena selain membantu pemenuhan gizi anak-anak, juga dapat mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja,” katanya.
Dalam audiensi tersebut juga dibahas upaya percepatan pembangunan dapur MBG yang menjadi salah satu fokus pemerintah pusat. TNI berupaya turut membantu percepatan pembangunan fasilitas dapur tersebut, meskipun masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, terutama terkait ketersediaan lahan.
Sekda Kalbar menjelaskan bahwa pembangunan dapur MBG membutuhkan lahan dengan status hukum yang jelas, seperti lahan bersertifikat atau memiliki hak kepemilikan yang sah.
“Yang paling dibutuhkan saat ini adalah lahan dengan status yang jelas, baik itu bersertifikat maupun hak milik. Jika lahannya sudah tersedia dan memenuhi syarat, maka bisa segera dilaporkan ke pusat untuk diproses pembangunan dapurnya,” jelasnya.
Ia juga mengakui bahwa ketersediaan lahan milik pemerintah di Kalimantan Barat, khususnya di kawasan perkotaan, saat ini cukup terbatas dan tidak semuanya memenuhi kriteria yang diperlukan.
Meski demikian, Harisson menyambut baik keterlibatan TNI dalam mendukung pelaksanaan program MBG, terutama dalam hal pendampingan dan pengawasan di lapangan.
“Saya sangat mendukung jika TNI ikut mendampingi program ini karena TNI memiliki kedisiplinan yang kuat. Hal ini penting untuk memastikan proses penyediaan makanan berjalan dengan baik serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kasus keracunan makanan,” pungkasnya.
Ia berharap pendampingan dari TNI dapat membantu memastikan pelaksanaan program MBG berjalan optimal dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami berharap pendampingan dari TNI dapat memastikan anggaran yang ada dimanfaatkan dengan baik dan program ini dapat berjalan secara optimal demi kepentingan masyarakat,” tutup Harisson. (wnd/ica) (Adpim Prov Kalbar)