Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2027 di Aula Garuda, Selasa (21/4/2026). Forum ini menjadi momentum penting dalam merumuskan arah pembangunan daerah yang lebih kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan.
Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda, Wakil Gubernur Kalbar, Staf Ahli Mendagri, perwakilan Bappenas, serta para kepala daerah se-Kalimantan Barat. Musrenbang ini menjadi wadah sinkronisasi kebijakan dan penyelarasan program pembangunan agar lebih terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Gubernur Ria Norsan menegaskan bahwa tahun 2027 merupakan fase strategis dalam pelaksanaan RPJMD 2025–2029 dengan tema “Memperkuat Fondasi Transformasi Kalimantan Barat melalui Peningkatan Daya Saing yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
Ia menekankan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus menyentuh peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan layanan dasar, serta penguatan konektivitas antarwilayah.
“Pembangunan ke depan harus mampu menjaga pertumbuhan sekaligus memperkuat struktur ekonomi, meningkatkan kualitas SDM, serta memastikan pemerataan layanan dasar dan tata kelola yang responsif,” ujar Norsan.
Capaian ekonomi Kalbar tahun 2025 menjadi modal optimisme, dengan pertumbuhan mencapai 5,39 persen, melampaui rata-rata nasional 5,11 persen. Sementara itu, tingkat kemiskinan berada di angka 6,16 persen, lebih rendah dari angka nasional sebesar 8,47 persen.
Meski demikian, Gubernur juga mengungkapkan adanya tantangan besar dari sisi pembiayaan. Kebutuhan pembangunan tahun 2027 diperkirakan mencapai Rp116,17 triliun, sementara kapasitas fiskal daerah hanya sekitar Rp5,59 triliun.
“Pembangunan tidak bisa hanya bergantung pada APBD. Diperlukan kolaborasi dengan sektor swasta, masyarakat, serta dukungan pemerintah pusat melalui investasi dan berbagai skema pembiayaan,” jelasnya.
Dokumen RKPD 2027 sendiri memuat 325 program, 1.086 kegiatan, dan 3.254 sub-kegiatan. Selain itu, turut mengakomodasi 4.210 pokok pikiran DPRD, 698 usulan Musrenbang kabupaten/kota, serta 22 usulan proyek strategis yang diharapkan mendapat dukungan pemerintah pusat.
Adapun fokus kebijakan pembangunan tahun 2027 meliputi modernisasi sektor primer, perlindungan daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengurangan ketimpangan, serta penguatan konektivitas wilayah. Prioritas tersebut juga mencakup pembangunan manusia, ekonomi daerah, infrastruktur, lingkungan hidup, ketahanan bencana, transformasi digital, hingga pengembangan seni dan budaya.
Sejumlah proyek strategis yang diusulkan antara lain pembangunan Jembatan Kapuas III dan Outer Ring Road Pontianak, Tol Bandara Supadio–Pelabuhan Kijing, jalan paralel perbatasan, jalan poros tengah Kalimantan, pengembangan PLBN, hingga pembangunan dan peningkatan bandara di beberapa wilayah.
Gubernur menegaskan, dukungan pemerintah pusat terhadap proyek-proyek tersebut sangat krusial untuk mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan daya saing Kalimantan Barat.
Ia juga mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk terus berinovasi di tengah keterbatasan fiskal, termasuk melalui optimalisasi pendapatan daerah dan percepatan penyaluran bagi hasil pajak.
Dalam kesempatan tersebut, turut diluncurkan inovasi DESA SAKTI (Desa Bebas Anak Tidak Sekolah) sebagai bagian dari komitmen peningkatan kualitas SDM dari tingkat desa. Hingga 2025, Kalbar telah mencatat 1.045 desa mandiri dan 529 desa maju, dengan fokus ke depan pada peningkatan status desa berkembang.
Mengakhiri arahannya, Gubernur mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga konsistensi arah pembangunan, meningkatkan kualitas perencanaan, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor.
“Pembangunan harus benar-benar dirasakan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga peningkatan kesejahteraan. Dengan sinergi dan komitmen bersama, Kalimantan Barat akan semakin maju dan kompetitif,” pungkasnya. (Adpim Prov Kalbar)