Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, MM., MH., menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ketapang Tahun 2027 yang berlangsung di Aula Utama Kantor Bupati Ketapang, Kamis (9/4/2026).
Acara ini dihadiri oleh jajaran petinggi Kabupaten Ketapang, diantaranya Bupati Ketapang Alexander Wilyo, Anggota DPRD Dapil Kab. Ketapang dan Kayong Utara, Ketua TP PKK Ketapang, serta unsur Forkopimda Kab. Ketapang.
Dalam sambutannya, Gubernur Ria Norsan menyoroti tantangan besar yang dihadapi daerah pasca-2026, terutama terkait ketidakpastian kondisi global yang berdampak pada kebijakan fiskal pusat.
Ia mengingatkan pemerintah daerah untuk berhati-hati dalam menyusun anggaran lantaran adanya tren penurunan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah dalam dua tahun anggaran terakhir.
"Hampir seluruh Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten/kota, mengalami pengurangan dana transfer. Bahkan yang lebih memprihatinkan adalah dana desa yang tadinya mencapai Rp1 miliar hingga Rp 3 miliar, kini banyak yang turun menjadi kisaran Rp 200 juta hingga Rp 350 juta saja," ujar Ria Norsan.
Norsan menegaskan pentingnya menyusun RKPD yang strategis, adaptif, dan terukur dengan memprioritaskan program-program yang paling mendesak bagi kepentingan masyarakat.
Meski dibayangi tantangan anggaran, Ia mengapresiasi kinerja ekonomi Kalimantan Barat yang menunjukkan tren positif. Beberapa poin keberhasilan yang disampaikan meliputi Pertumbuhan Ekonomi yang mana Provinsi Kalbar mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,39%, melampaui angka nasional yang berada di level 5,11%.
Kemudian, saat ini angka kemiskinan berhasil ditekan hingga ke level 6,16%. Terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Barat mengalami peningkatan menjadi 72,09%, masih berada di atas IPM Kabupaten Ketapang yang berada di angka 71%.
Secara khusus, Gubernur meminta Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk lebih fokus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan IPM. Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah kolaborasi dengan SMKN 1 Ketapang dan sektor swasta (seperti Harita Group) untuk menyelenggarakan program Paket C bagi para pekerja di daerah perusahaan.
"Kita didik kembali masyarakat yang bekerja agar minimal bisa menamatkan jenjang SMA. Ini penting karena IPM kita saat ini masih berada di peringkat kelima," paparnya.
Dalam arahannya juga, Gubernur menekankan pentingnya melampaui capaian daerah tetangga, khususnya Kalimantan Utara.
Ia mengungkapkan bahwa target IPM sebelumnya sebesar 73 telah berhasil dicapai (saat ini berada di angka 73,11). Namun, angka tersebut masih berada di bawah Kalimantan Utara yang menargetkan 74,5.
"Saya minta Kepala Bappeda targetkan 75. Masalah tercapai atau tidak, kita berupaya semaksimal mungkin. Jika mencapai 75, artinya kita sudah di atas Kalimantan Utara," tegasnya dalam forum tersebut.
Kabupaten Ketapang disorot sebagai wilayah strategis yang diharapkan menjadi penggerak utama (lokomotif) pembangunan daerah. Hal ini didukung oleh luas wilayah dan melimpahnya sumber daya alam, mulai dari sektor pertambangan bauksit hingga perkebunan kelapa sawit yang berkontribusi besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Secara khusus, Gubernur juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Ketapang, terutama ruas jalan provinsi Pesaguan – Kendawangan yang cukup panjang. Ia meminta dukungan dari berbagai pihak, termasuk anggota DPR RI dan DPRD, agar pembangunan jalan ini dapat dituntaskan pada tahun 2027.
Ia juga berpesan agar Musrenbang tidak hanya menjadi rutinitas administrasi semata, melainkan forum yang menghasilkan kesepahaman program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.
"Potong regulasi yang tidak penting agar iklim investasi kondusif. Kalau daerah kita kondusif, membangun akan jauh lebih mudah," timpalnya.
Ditempat yang sama, Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, menyampaikan rasa optimisme atas sinergi yang terjalin antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, khususnya dalam percepatan pembangunan infrastruktur yang menjadi isu krusial di Ketapang.
Terkait capaian indikator makro Tahun 2025, Bupati memaparkan sejumlah keberhasilan indikator makro ekonomi yang menunjukkan tren positif selama masa kepemimpinannya bahwa pertumbuhan ekonomi mencapai 6,75%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 4,90%.
Angka ini diklaim sebagai salah satu yang tertinggi di Kalimantan Barat, PDRB Per Kapita meningkat signifikan hingga angka Rp73,6 juta, yang juga menjadi salah satu yang tertinggi di provinsi tersebut, dan angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 8,44%.
Kemudian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan menjadi 71,3, naik dari tahun-tahun sebelumnya yang sempat berada di bawah angka 70, serta Inflasi terjaga stabil di angka 2,25%, berkat koordinasi yang kuat dengan Forkopimda dalam menjaga stok barang dan harga kebutuhan pokok.
"Meski menunjukkan kemajuan, Bupati mengakui adanya tantangan besar, terutama pada dimensi pendidikan. Rendahnya angka lama sekolah dan harapan lama sekolah menjadi fokus utama pemerintah ke depan untuk terus ditingkatkan," terangnya.
Selain itu, luas wilayah Ketapang yang mencapai lebih dari 30.000 km², terluas kedua di Kalimantan Barat setelah Kapuas Hulu menjadi tantangan tersendiri dalam akselerasi pembangunan infrastruktur jalan.
"Wilayah kita sangat luas, hampir sama dengan Jawa Tengah. Konsekuensinya, rentang kendali pembangunan cukup jauh," ujarnya.
Melalui Musrenbang ini, ia mengharapkan program-program yang dirumuskan untuk tahun 2025 dapat lebih tepat sasaran, efektif, dan mampu menjawab harapan masyarakat demi mewujudkan Ketapang yang maju dan mandiri.
"Sekali lagi saya sangat optimis, dengan berfokus pada program yang lebih tepat sasaran Kab. Ketapang mampu berdiri dan berdaya saing di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil seperti sekarang ini," pungkasnya.(rfa/nzr) (Adpim Prov Kalbar)