Pontianak – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menjadi forum penting dalam menyelaraskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat. Melalui forum ini, perencanaan pembangunan disusun secara partisipatif agar tepat sasaran dan berkelanjutan.
Musrenbang RKPD Kota Pontianak Tahun 2027 digelar di Aula SSA Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (2/4/2026).
Mewakili Gubernur Kalimantan Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, dr. H. Harisson, M.Kes., menegaskan bahwa tahun 2027 merupakan tahap awal yang strategis dalam implementasi RPJPD 2025–2040.
Ia menilai, Kota Pontianak sebagai ibu kota provinsi memiliki peran sentral sebagai penggerak utama pembangunan daerah yang harus berjalan disiplin, terarah, dan berorientasi pada hasil.
“Pontianak harus menjadi lokomotif pembangunan Kalbar dengan fokus pada prioritas serta capaian yang terukur,” ujarnya.
Harisson juga menyampaikan sejumlah indikator makro Kalbar yang menunjukkan tren positif, seperti pertumbuhan ekonomi 5,37 persen, tingkat kemiskinan 5,97 persen, IPM 72,69, serta tingkat pengangguran terbuka 4,63 persen.
Meski demikian, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat semua pihak berpuas diri.
“Pertumbuhan ini harus terus dijaga agar manfaatnya dirasakan secara merata oleh masyarakat,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa Musrenbang harus menghasilkan keputusan strategis, bukan sekadar agenda rutin tahunan. Selain itu, pemerintah daerah diminta aktif mencari sumber pembiayaan alternatif di luar APBD dengan memperkuat kolaborasi bersama sektor swasta dan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Harisson juga menyoroti pentingnya transformasi budaya kerja birokrasi, termasuk penerapan Work From Home (WFH) satu hari dalam seminggu setiap Jumat.
“Kebijakan ini bertujuan mendorong birokrasi yang lebih adaptif, efisien, dan tetap produktif tanpa menurunkan kualitas layanan publik,” jelasnya.
Langkah efisiensi lainnya juga akan diterapkan, seperti pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen serta pengurangan perjalanan dinas.
“Kita ingin birokrasi yang lebih hemat namun tetap berdampak nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyoroti sejumlah persoalan perkotaan yang masih menjadi tantangan, mulai dari transportasi, banjir, hingga layanan air bersih dan pengelolaan sampah.
Menurutnya, permasalahan parkir kendaraan besar seperti truk dan trailer masih perlu penataan serius karena berdampak pada kelancaran lalu lintas, termasuk di kawasan Jembatan Kapuas II.
Terkait banjir, ia menyebutkan bahwa kondisi geografis Pontianak yang dilalui banyak sungai memerlukan penanganan bertahap, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
“Optimalisasi drainase menjadi langkah cepat, namun solusi komprehensif tetap diperlukan ke depan,” ujarnya.
Di sektor air bersih, tantangan utama muncul saat musim kemarau akibat meningkatnya kadar garam air baku. Pemerintah Kota terus berupaya meningkatkan layanan melalui pembangunan SPAM dengan target 16 ribu sambungan rumah.
Selain itu, dalam pengelolaan sampah, Pemkot Pontianak lebih mengedepankan pendekatan ramah lingkungan melalui pengolahan menjadi kompos dan produk bernilai guna.
Menutup sambutannya, Edi mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi lintas sektor serta terus berinovasi di tengah keterbatasan anggaran.
“Dengan efisiensi yang ada, kita harus tetap fokus pada prioritas pembangunan seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Adpim Prov Kalbar)