Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Tim Penggerak PKK terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam meningkatkan cakupan imunisasi rutin di Kalimantan Barat.
Gubernur Kalimantan Barat yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Kalbar, Drs. Y. Anthonius Rawing, bersama Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Barat, Ny. Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H., menghadiri pertemuan bertema Peran Strategis Pemerintah Daerah dan Stakeholder dalam Memperkuat Program Imunisasi Rutin yang digelar di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (17/4/2026).
Ketua TP PKK Provinsi Kalbar, Erlina, menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam mendukung keberhasilan program imunisasi, guna mencetak generasi yang sehat, kuat, dan cerdas.
“Melalui pertemuan ini, kami mengajak seluruh masyarakat untuk memastikan anak, sejak dalam kandungan hingga usia balita, mendapatkan imunisasi secara lengkap,” ujarnya.
Ia menambahkan, imunisasi sejak usia 0 hingga 5 tahun merupakan langkah krusial dalam perlindungan kesehatan anak. Oleh karena itu, keterlibatan aktif seluruh stakeholder, termasuk dalam penguatan peran Posyandu, menjadi kunci percepatan capaian imunisasi di masyarakat.
“Diharapkan seluruh pihak dapat bergerak bersama sehingga minat dan cakupan imunisasi dapat meningkat sesuai target nasional,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Kalbar melalui sambutan tertulis yang dibacakan oleh Anthonius Rawing menegaskan bahwa imunisasi merupakan salah satu intervensi kesehatan masyarakat yang paling efektif dan efisien dalam mencegah penyakit menular.
“Program imunisasi rutin tidak hanya melindungi anak dari penyakit berbahaya, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berkualitas,” ungkapnya.
Namun demikian, ia mengakui masih adanya tantangan serius dalam capaian imunisasi di Kalbar. Data tahun 2025 menunjukkan cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) baru mencapai 55 persen dari target nasional 80 persen. Sementara cakupan Imunisasi Balita Lengkap (IBL) sebesar 42,7 persen (target 70 persen), serta imunisasi campak/rubella hingga Juli 2025 baru mencapai 33,6 persen.
“Angka-angka ini menjadi peringatan bahwa diperlukan strategi yang lebih terintegrasi dan kolaboratif untuk meningkatkan cakupan imunisasi,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan program imunisasi tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi membutuhkan dukungan aktif tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, tokoh agama dan adat, dunia pendidikan, sektor swasta, hingga mitra pembangunan internasional.
Melalui pertemuan ini, diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah strategis yang konkret, menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif, serta memperkuat komitmen bersama untuk memastikan setiap anak di Kalimantan Barat memperoleh hak perlindungan dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.
Gubernur juga mengajak pemerintah kabupaten/kota, fasilitas pelayanan kesehatan, serta seluruh stakeholder untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan edukasi publik, dan memastikan akses layanan imunisasi menjangkau hingga daerah terpencil.
Pertemuan ini turut dihadiri perwakilan pemerintah kabupaten/kota, Kementerian Kesehatan RI, mitra internasional, organisasi profesi, serta para pemangku kepentingan terkait lainnya. (sma/nzr) (Adpim Prov Kalbar)