Usai menghadiri Musrenbang, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, melakukan kunjungan kerja ke SMA Negeri 1 Ketapang untuk meninjau langsung kondisi fasilitas pendidikan di sekolah tertua di Kabupaten Ketapang tersebut, Rabu (9/4/2026). Dalam kunjungan ini, Gubernur menyoroti kondisi fisik bangunan yang dinilai sudah memprihatinkan dan memerlukan penanganan segera.
Gubernur mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berencana melakukan renovasi besar terhadap SMAN 1 Ketapang yang diproyeksikan masuk dalam anggaran tahun 2027.
“Kondisi fisik sekolah ini sudah memprihatinkan dan perlu segera direnovasi. Ada bangunan lama yang menyempal di tengah, nanti akan kita rapikan menjadi bentuk letter O. Bangunan tengah tersebut akan dirobohkan untuk dijadikan halaman,” ujar Gubernur.
Selain meninjau infrastruktur, kunjungan ini juga bertujuan untuk memantau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi para siswa. Gubernur mengapresiasi kualitas menu yang dihidangkan dan menilai telah memenuhi standar gizi yang baik untuk mendukung kesehatan serta konsentrasi belajar siswa.
Ria Norsan menekankan pentingnya standarisasi dapur sekolah sebagai langkah utama menjamin keamanan pangan. Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini sebanyak 152 titik pelayanan MBG di Kalimantan Barat telah ditutup karena tidak memenuhi standar.
“Apabila dapur tidak memenuhi standar, misalnya tidak memiliki IPAL dan akses air bersih, maka boleh kita tutup. Kami tidak ingin ada lagi kasus anak-anak sekolah yang keracunan makanan,” tegasnya.
Selain Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), ketersediaan ahli gizi dan air bersih menjadi syarat utama dalam operasional dapur MBG agar kualitas makanan tetap terjamin.
Norsan menegaskan bahwa perhatian pemerintah provinsi tidak hanya tertuju pada Ketapang, tetapi juga seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Barat, mengingat SMA dan SMK merupakan kewenangan pemerintah provinsi.
“Sebagai contoh, pemerintah provinsi juga telah menangani perbaikan sekolah yang terdampak banjir di Kabupaten Melawi agar proses belajar mengajar tetap berjalan dengan baik,” tuturnya.
Menurutnya, standarisasi dapur MBG bukan sekadar persoalan teknis, melainkan bentuk perlindungan negara terhadap generasi muda agar tumbuh sehat, kuat, dan siap secara kognitif dalam menerima pembelajaran.
Langkah ini sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mengakselerasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui integrasi sektor pendidikan dan kesehatan. Perbaikan infrastruktur sekolah serta jaminan pemenuhan gizi diharapkan mampu meningkatkan Harapan Lama Sekolah (HLS) sekaligus kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
Sinergi antara fasilitas pendidikan yang layak dan kesehatan siswa yang terjamin diyakini menjadi kunci utama dalam mencetak sumber daya manusia unggul menuju Kalimantan Barat yang maju dan sejahtera. (rfa/nzr)