Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan pentingnya percepatan operasional Pelabuhan Kijing sebagai pengungkit utama pertumbuhan ekonomi daerah, saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2027, di Kantor Bupati Mempawah, Kamis (16/4/2026).
Menurut Wagub, di tengah keterbatasan anggaran, perencanaan pembangunan harus dilakukan secara fokus, terarah, dan berbasis prioritas strategis yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Di tengah efisiensi anggaran, kita tidak bisa lagi menyusun program secara parsial. Harus benar-benar prioritas, strategis, dan berdampak langsung kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia menyoroti Pelabuhan Kijing sebagai infrastruktur kunci yang perlu segera difungsikan untuk mendorong akselerasi ekonomi Mempawah dan Kalimantan Barat secara luas.
“Saya minta Pelabuhan Kijing segera difungsikan. Dampaknya akan sangat besar. Selama ini kita masih mengalami kerugian karena aktivitas ekspor dilakukan melalui daerah lain,” ujarnya.
Wagub menjelaskan, keberadaan pelabuhan internasional tersebut akan membuka peluang peningkatan pendapatan daerah, menciptakan lapangan kerja, serta menggerakkan sektor-sektor ekonomi turunan.
“Kalau pelabuhan ini aktif, efeknya langsung terasa. Dari kebutuhan logistik kapal seperti air dan listrik saja sudah memberi nilai ekonomi, belum lagi industri dan tenaga kerja yang terserap,” jelasnya.
Selain itu, ia juga mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendukung guna mengoptimalkan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.
“Ketika aktivitas meningkat dan terjadi kepadatan, itu akan menjadi dasar kuat bagi pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, termasuk jalan tol,” tambahnya.
Pada sektor pertanian, Wagub menilai Kabupaten Mempawah memiliki potensi besar yang harus dimaksimalkan sebagai kekuatan ekonomi daerah.
“Produktivitas bisa mencapai 6 ton per hektare. Jika panen tiga kali dalam setahun, ini menjadi potensi ekonomi yang sangat besar,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan perlunya perubahan pendekatan dalam pengendalian inflasi, dengan memperkuat sektor produksi.
“Kita tidak bisa terus mengandalkan operasi pasar. Harus dibangun sentra produksi agar kebutuhan pokok seperti telur, ayam, dan ikan selalu tersedia,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Mempawah, Erlina, menyampaikan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini menuntut sinergi yang kuat antara pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat.
“Di tengah keterbatasan anggaran, kolaborasi menjadi kunci agar pembangunan tetap berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa Kabupaten Mempawah saat ini mengalami efisiensi anggaran sekitar Rp136 miliar, yang menjadi tantangan dalam penyusunan program pembangunan ke depan.
Meski demikian, sejumlah capaian tetap berhasil diwujudkan, di antaranya pembangunan Rumah Sakit Dokter Rubini yang bersumber dari APBD murni.
“Ke depan, kami berharap dukungan dari pemerintah provinsi untuk pengembangan lanjutan rumah sakit ini,” harapnya.
Selain itu, Pemkab Mempawah juga berharap adanya dukungan provinsi dalam peningkatan infrastruktur jalan guna memperkuat konektivitas wilayah.
Di sektor pelayanan dasar, Pemkab tetap berkomitmen mempertahankan program Universal Health Coverage (UHC) demi menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
Tak hanya itu, Mempawah juga mendapat berbagai program strategis nasional, seperti pembangunan Sekolah Garuda dan kampung nelayan yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat kolaborasi dalam pembangunan.
“Mari kita bekerja bersama dan memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (wnd/nzr) (Adpim Prov Kalbar)