Wagub Krisantus Tegaskan Sinergitas Bersama Polri Dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Nasional

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si, secara resmi menyambut kedatangan para peserta Praktik Kerja Dalam Negeri (PKDN) Sespimti Polri Dikreg ke-35 Tahun Anggaran 2026 di Balai Petitih, Selasa (14/4/2026). 

Dalam sambutannya, Wagub Krisantus menyoroti bahwa Kalimantan Barat memiliki keunggulan geopolitik yang besar karena berbatasan langsung dengan Malaysia, yang juga menjadi gerbang strategis menuju Brunei Darussalam. Potensi ini harus dimanfaatkan melalui hilirisasi ekonomi dan penguatan infrastruktur di beranda depan negara.  

Sebagaimana tema kunjungan ini, “Mewujudkan Pimpinan Tinggi Polri, Kementerian/Lembaga melalui Program Transformasi Strategis untuk Mendukung Kedaulatan Pangan, Energi dan Ekonomi yang Produktif serta Inklusif”, Wagub juga menyoroti terkait ketahanan pangan, energi, dan ekonomi merupakan pilar utama pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat guna menghadapi gejolak global.

​"Kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi menjadi pilar pembangunan Kalimantan Barat. Fokus kita pada ekonomi adalah melakukan hilirisasi serta penguatan wilayah perbatasan agar menjadi pusat pertumbuhan baru yang mandiri dan kompetitif di kancah regional”, tuturnya.

Tak lupa Wagub Krisantus memberikan apresiasi tinggi kepada para perwira peserta Sespimti Polri yang memilih Kalimantan Barat sebagai lokus studi. Ia berharap kehadiran para peserta didik dapat menghadirkan pemikiran solutif terhadap tantangan nyata di tengah masyarakat, khususnya dalam sektor pangan.

"Kehadiran saudara-saudara sekalian bukan hanya membawa semangat akademik, tetapi juga menghadirkan harapan akan lahirnya pemikiran-pemikiran solutif yang mampu menjawab berbagai tantangan nyata di tengah masyarakat," ujar Krisantus Kurniawan di hadapan para peserta.

Krisantus mengungkapkan bahwa kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menunjukkan hasil positif dengan meningkatnya Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dari 70,81 pada tahun 2022 menjadi 73,1 pada tahun 2024. Hingga April 2026, kemajuan signifikan terus diupayakan melalui target cetak sawah seluas 7.100 hektare serta optimalisasi lahan (oplah) di kabupaten strategis seperti Kubu Raya dan Landak.

Pemerintah Provinsi juga tengah mendorong transformasi digital di sektor pertanian untuk meningkatkan efisiensi. Salah satunya melalui penerapan *Internet of Things* (IoT) dan platform digital SI-PAPA TAMPAN (Inovasi Teknologi Informasi untuk Optimalisasi Produktivitas Pertanian di Kalimantan Barat).

"Pangan difokuskan pada optimalisasi lahan dan penguatan produksi lokal. Kita juga melakukan transformasi kelembagaan melalui peningkatan status Balai Penerapan Modernisasi Pertanian menjadi Balai Besar (BBRMP) Kalimantan Barat pada awal 2026 ini untuk mempercepat penerapan teknologi modern," jelas Wagub.

Meskipun menunjukkan tren positif, Wagub tidak menampik adanya tantangan berat, seperti alih fungsi lahan akibat ekspansi sawit, krisis regenerasi petani, serta dampak perubahan iklim. 

Tak hanya itu, Wagub Kalbar juga menerangkan potensi - potensi pertambangan yang ada di Kalimantan Barat. Berdasarkan analisis Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) 2025, masih terdapat 4 kecamatan yang masuk kategori rentan pangan dan 13 kecamatan agak rentan. Krisantus juga menyinggung yang menurut informasi yang diperoleh bahwasanya bertani lebih produktif daripada sawit. 

Oleh karena itu, Wagub menegaskan bahwa peran Polri sangat strategis dalam menjaga stabilitas kedaulatan pangan. Polri, bersama TNI dan instansi terkait, telah berkolaborasi dalam mengamankan rantai pasok, mengawasi distribusi pupuk, serta menjalankan Satgas Pangan dan Gerakan Pangan Murah (GPM).

“Peran Polri dalam ketahanan pangan sangat strategis, tidak hanya menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga memastikan rantai pasok pangan berjalan lancar, mencegah distorsi pasar, serta menciptakan rasa aman bagi petani dan pelaku usaha," tegasnya.

Menutup arahannya, Krisantus Kurniawan berharap kegiatan PKDN ini menghasilkan rekomendasi strategis yang aplikatif bagi kebijakan daerah di masa depan. Ia mengajak seluruh pihak untuk memastikan setiap kebijakan berpijak pada data akurat dan kebutuhan riil di lapangan demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“Hubungan kami bersama unsur forkopimda sangat harmonis. Kolaborasi terus kami galakkan dalam mensukseskan program ketahanan pangan ini kedepannya. Semoga program ini berdampak positif dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kalimantan Barat”, tutup Krisantus.

Di tempat yang sama, pendamping Sespimti Polri, Irjen Pol. Bariza Sulfi dan Brigjen Pol. Fajar Budiyanto menyampaikan bahwa ini merupakan salah satu dari delapan kelompok yang sedang melaksanakan kegiatan yang sama.

“Kami salah satu kelompok dari 8 kelompok, mulai dari Kepri, Sumsel, Lampung, Kalbar, Sulsel, Bali dan NTB, memilih Kalbar karena terdapat potensi untuk menggali informasi atau kajian pangan sebagaimana tema yang kami angkat. Mereka ini 2 bulan lagi selesai, mudah - mudahan ada yang bisa ditugaskan disini, di level irwasda, wakapolda bahkan Kapolda. Kami berharap kolaborasi tetap terjalin, agar kami bisa melaksanakan pendidikan ini dengan baik setabawa kemaslahatan bagi institusi, negara dan masyarakat”, singkatnya.

Di tempat tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar Manto juga menambahkan informasi terkait program - program yang sudah dijalankan bersama Kepolisian RI dan jajaran dibawahnya.

“Kami selalu meninjau perkembangan inflasi setiap hari. Ada 80an personil di tim tersebut, secara simultan. kolaborasi juga dengan Polda. Kemudian bersama Sat Brimob kami juga berkolaborasi terkait pengelolaan lahan tidur, kami optimalkan bersama. Yang paling besar program ketahanan pangan di Kalbar ini adalah program tanam jagun. Karena dilakukan di 14 kab/kota. Kemudian kolaborasi lainnya yakni pengawalan pupuk bersubsidi, ada Mou bersama Polda dan sangat efektif. Selanjutnya kami juga mengapresiasi perekrutan personil khusus dari Polri, termasuk sarjana pertanian, peternakan dan lain sebagainya sesuai kebutuhan. Adanya Program Operasi Pangan Murah Polda, kami buat ritmenya sedemikian rupa agar tidak bentrok waktu dan tempatnya bersama Program kmi yakni Gerakan Pangan Murah (GPM) . Tahun lalu Polda ada 58 kali di seluruh kalbar, kami Distanpangan 52 kali. Kami juga mengapresiasi peran Bhabinkamtibmas di lapangan dalam membantu dan mensukseskan program ini”, terang Manto.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat dr. Harisson, Kepala Perum BULOG Kalbar beserta jajaran.(irf/nzr) (Adpim Prov Kalbar) 

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak