Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat kini tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga berkembang menjadi penggerak ekonomi kerakyatan yang berdampak langsung hingga ke tingkat desa. Setiap harinya, program ini diperkirakan menciptakan perputaran ekonomi lebih dari Rp16,8 miliar yang mengalir ke berbagai sektor usaha lokal.
Dari total tersebut, sekitar Rp9,37 miliar per hari terserap untuk pembelian komoditas pangan lokal seperti beras, sayuran, ikan, telur, dan susu yang dihasilkan petani, peternak, serta pelaku usaha di Kalimantan Barat. Kondisi ini membentuk ekosistem ekonomi baru, di mana masyarakat desa tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga pelaku utama dalam rantai pasok program.
Hal itu disampaikan Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., saat membuka Rapat Koordinasi Sinergi Ekonomi Kerakyatan melalui pemberdayaan BUMDes dan koperasi dalam penguatan keamanan pangan serta cold chain pada rantai pasok MBG di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Selasa (12/5/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Irjen Pol (Purn) Nyoman Suryadnya, S.I.K., Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Dr. Gunawan, para kepala daerah se-Kalimantan Barat, Forkopimda, pengelola BUMDes, serta pelaku UMKM.
Gubernur Ria Norsan menegaskan bahwa Program MBG merupakan langkah strategis pemerintah dalam menyiapkan Generasi Emas Indonesia 2045 melalui pemenuhan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Di Kalbar, program ini telah menjangkau sekitar 997.745 penerima manfaat di 14 kabupaten/kota.
“Program MBG ini sangat penting untuk memastikan pemenuhan gizi masyarakat kita secara merata, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dari desa,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya optimalisasi rantai pasok pangan lokal agar seluruh kebutuhan MBG dapat dipenuhi dari produksi dalam daerah. Menurutnya, BUMDes dan koperasi harus menjadi garda terdepan dalam mendukung penyediaan bahan pangan.
“Kita ingin petani dan pelaku usaha lokal menjadi penopang utama program ini. Jangan sampai kebutuhan pangan diambil dari luar daerah, padahal potensi kita sangat besar,” tegasnya.
Selain aspek ekonomi, rapat koordinasi tersebut juga menyoroti penguatan infrastruktur rantai dingin (cold chain) untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat.
Gubernur juga mengapresiasi keterlibatan pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung pelaksanaan MBG, termasuk pembentukan Satgas di daerah sebagai bentuk keseriusan menjalankan program prioritas nasional tersebut.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN, Irjen Pol (Purn) Nyoman Suryadnya, menegaskan bahwa keberhasilan MBG diukur dari dampaknya terhadap kelompok rentan sekaligus penguatan ekonomi desa.
Ia juga menekankan pentingnya standar keamanan pangan dalam pelaksanaan program, mulai dari SLHS, HACCP, hingga sertifikasi halal.
“Keamanan pangan harus menjadi prioritas agar makanan yang diterima masyarakat benar-benar aman dan berkualitas,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mendorong desa-desa untuk mengembangkan potensi unggulan masing-masing guna mendukung rantai pasok MBG, termasuk pengembangan budidaya pangan dan perikanan skala rumah tangga.
Konsep ekonomi sirkular juga diperkenalkan dalam pengelolaan limbah produksi agar dapat dimanfaatkan kembali menjadi produk bernilai ekonomi seperti pakan ternak maupun budidaya maggot.
Melalui sinergi pemerintah, BUMDes, koperasi, dan pelaku usaha lokal, Program MBG di Kalimantan Barat diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan. (rfa/nzr) (Adpim Prov Kalbar)