Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2026 menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam memperkuat komitmen pembangunan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan kemajuan daerah sekaligus menyongsong visi Indonesia Emas 2045. Sejalan dengan tema Hardiknas tahun ini, “Menguatkan Partisipasi Semesta, Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, Pemprov Kalbar terus mendorong pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan.
Salah satu capaian yang berhasil diraih adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat yang kini mencapai angka 72,09 dan masuk kategori tinggi, dengan pertumbuhan sebesar 1,26 persen dibanding tahun sebelumnya.
Menurut Gubernur, peningkatan ini menjadi indikator bahwa kebijakan pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas manusia telah berjalan ke arah yang tepat.
“Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat menentukan masa depan daerah. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia harus menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Dalam upaya menghapus hambatan ekonomi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga telah menyalurkan subsidi biaya pendidikan kepada sekitar 21.000 siswa SMA, SMK, dan SLB swasta di ratusan sekolah sejak tahun 2025. Program ini diharapkan mampu memastikan seluruh anak usia sekolah tetap mendapatkan akses pendidikan tanpa terkendala biaya.
Selain itu, Pemprov Kalbar turut mendorong transformasi digital melalui program penyediaan internet gratis di sekolah. Program yang telah dimulai dari beberapa sekolah percontohan ini akan terus diperluas guna mendukung proses pembelajaran yang lebih modern dan inklusif.
Gubernur juga menyoroti pentingnya penanganan anak tidak sekolah melalui berbagai inovasi, salah satunya program Desa Sakti. Program ini mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah hingga tingkat desa untuk memastikan seluruh anak usia sekolah terdata dan memperoleh akses pendidikan.
Upaya tersebut diperkuat dengan kolaborasi lintas sektor, termasuk penyelenggaraan pendidikan kesetaraan bagi pekerja, pengembangan sekolah unggulan, serta penyediaan ruang kreativitas bagi generasi muda.
Ke depan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menargetkan peningkatan IPM hingga mencapai kisaran 73,11 sampai 75. Target ini diyakini dapat tercapai melalui kerja sama seluruh pemangku kepentingan.
“Pendidikan adalah kunci utama dalam membangun daerah yang maju dan berdaya saing. Untuk itu, diperlukan peran serta semua pihak agar akses dan kualitas pendidikan dapat dirasakan secara merata,” tutup Gubernur. (Adpim Prov Kalbar)