Provinsi Kalimantan Barat berhasil mencatat prestasi membanggakan dengan meraih peringkat keempat nasional dalam capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025 kategori tinggi. Penghargaan tersebut diterima dalam kegiatan Kick Off Evaluasi Nasional Capaian IDI Tahun 2025 di Hotel Horison Ultima Sentraland, Kota Semarang, Kamis (21/5/2026).
Kalimantan Barat juga tercatat sebagai provinsi dengan nilai IDI tertinggi di Pulau Kalimantan dengan skor 86,17.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Dr. Sonny Harry B. Harmadi, S.E., M.E., kepada Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H.
Indeks Demokrasi Indonesia sendiri merupakan instrumen nasional untuk mengukur kualitas demokrasi di daerah yang meliputi kebebasan sipil, hak politik, dan kinerja lembaga demokrasi.
Usai menerima penghargaan, Gubernur Ria Norsan menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Kalimantan Barat atas kontribusi dalam menjaga stabilitas dan kehidupan demokrasi yang kondusif di daerah.
“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat. Demokrasi di Kalbar berjalan baik, ruang partisipasi publik terbuka, dan suasana tetap aman serta kondusif,” ujar Ria Norsan.
Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas demokrasi sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia.
Ria Norsan menjelaskan, salah satu indikator penilaian IDI berkaitan erat dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Saat ini, IPM Kalimantan Barat telah mencapai angka 72,09 dan diharapkan terus meningkat di masa mendatang.
“Jika kualitas sumber daya manusia meningkat, maka kualitas demokrasi juga akan semakin baik. Karena itu, pendidikan, partisipasi masyarakat, dan keterbukaan informasi harus terus diperkuat,” katanya.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus mendorong pendidikan politik masyarakat, transparansi pemerintahan, serta memperkuat sinergi dengan media dan lembaga swadaya masyarakat.
“Demokrasi tidak hanya baik secara angka, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Letjen TNI (Purn) Lodewijk F. Paulus, menyampaikan bahwa evaluasi IDI menjadi langkah penting dalam memperkuat pembangunan demokrasi nasional secara berkelanjutan.
“Evaluasi IDI harus dilakukan secara konsisten dan terukur agar kualitas demokrasi di pusat maupun daerah terus mengalami peningkatan,” ujarnya.
Sebagai informasi, Indeks Demokrasi Indonesia diterbitkan secara berkala oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas dan instansi terkait lainnya sebagai indikator perkembangan demokrasi di Indonesia. (Irf) (Adpim Prov Kalbar)