Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) kembali menorehkan prestasi dengan meraih dua penghargaan bergengsi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Di bawah kepemimpinan Gubernur Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., Kalbar dinilai berhasil dalam pengendalian inflasi daerah serta inovasi pembiayaan kreatif (creative financing).
Penghargaan tersebut yakni Terbaik I Tingkat Provinsi kategori Entrepreneur Government melalui Pembiayaan Kreatif Tahun 2026 dan Terbaik I Tingkat Provinsi kategori Pengendalian Inflasi Daerah se-Kalimantan. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam ajang Awarding Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Kalimantan Tahun 2026 di Platinum Hotel, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (5/5/2026) malam.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa Kemendagri memiliki peran strategis sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ia menyebut sistem pemerintahan Indonesia menganut konsep semi-otonomi atau partly decentralized system, di mana pemerintah pusat tetap memiliki instrumen pengendalian terhadap daerah, termasuk melalui evaluasi APBD.
“Pengendalian inflasi menjadi salah satu fokus utama, dan kami memberikan apresiasi kepada daerah yang menunjukkan kinerja baik dalam menjaga stabilitas harga,” ujarnya.
Menanggapi capaian tersebut, Gubernur Ria Norsan menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif antara pemerintah daerah dan masyarakat Kalimantan Barat.
“Ini bukan hanya prestasi pemerintah, tetapi hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat Kalbar,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, keberhasilan pengendalian inflasi menjadi salah satu faktor kunci. Sepanjang 2025, inflasi Kalbar tercatat rendah di angka 1,85 persen. Sementara pada awal 2026, inflasi berada di kisaran 3,0 hingga 3,3 persen yang dipengaruhi faktor musiman seperti perayaan hari besar keagamaan dan nasional.
Untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, Pemprov Kalbar secara konsisten menjalankan berbagai langkah strategis, seperti Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, percepatan distribusi beras SPHP, serta pemantauan langsung harga di pasar rakyat. Selain itu, penguatan logistik pangan dilakukan melalui kolaborasi dengan Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Dari sisi ekonomi, Kalbar mencatat pertumbuhan positif dari 5,00 persen pada 2024 menjadi 5,59 persen di 2025, dan diproyeksikan tetap stabil di atas 5 persen pada 2026. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan investasi dan transformasi digital sektor UMKM.
Data menunjukkan peningkatan signifikan pada ekonomi digital, di antaranya penggunaan QRIS yang naik 76 persen, transaksi e-commerce tumbuh 33,82 persen, serta kredit UMKM meningkat 2,67 persen.
Melalui konsep entrepreneur government, Pemprov Kalbar juga mendorong pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif di luar APBD dengan memperkuat kolaborasi bersama sektor swasta dan perbankan.
Di sektor sosial, angka kemiskinan mengalami penurunan dari 6,25 persen pada 2024 menjadi 6,16 persen pada 2025. Upaya ini didukung program intervensi gizi bagi ibu hamil dan balita serta penguatan ketahanan pangan lokal.
Meski demikian, Norsan mengakui sektor ketenagakerjaan masih menjadi tantangan, dengan tingkat pengangguran yang relatif stagnan di kisaran 4,23 persen pada 2025.
“Ke depan, kami fokus mendorong penyerapan tenaga kerja melalui optimalisasi CSR perusahaan serta penguatan UMKM sebagai penyedia lapangan kerja,” jelasnya.
Ia menegaskan komitmen Pemprov Kalbar untuk menjaga tren positif pembangunan dengan memastikan inflasi tetap terkendali, pertumbuhan ekonomi meningkat, serta kemiskinan terus menurun.
“Tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan ini mampu membuka lebih banyak lapangan kerja agar masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan,” tegasnya.
Gubernur juga mengajak pemerintah kabupaten/kota di Kalbar untuk terus berinovasi, khususnya dalam pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan dan stunting, serta penguatan tata kelola keuangan melalui pendekatan entrepreneur government.
“Kolaborasi dan inovasi menjadi kunci agar pembangunan daerah semakin inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Adpim Prov Kalbar)