Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat, Erlina, menilai ajang Saprahan Khatulistiwa 2026 sebagai panggung strategis untuk mempromosikan produk UMKM dan kriya lokal agar semakin dikenal luas hingga pasar global.
Kegiatan yang mengusung tema “Mendorong Transformasi UMKM dan Pariwisata untuk Kalimantan Barat yang Berdaya Saing” ini digelar di Halaman Parkir Ayani Megamall, Senin (4/5/2026), atas kolaborasi Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Kalbar.
“Ini bukan sekadar event, tetapi ruang penting untuk mengangkat wastra dan kerajinan khas Kalbar agar memiliki nilai tambah dan daya saing yang kuat,” ujar Erlina.
Ia menegaskan, sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam mendorong produk lokal naik kelas, baik melalui peningkatan kualitas, penguatan branding, maupun pemanfaatan teknologi digital.
Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan pentingnya pengembangan UMKM dan pariwisata secara terintegrasi dan berkelanjutan. UMKM didorong terus berinovasi, sementara sektor pariwisata perlu dikelola secara profesional agar mampu menarik lebih banyak wisatawan.
.JPG)
Data menunjukkan tren positif sektor pariwisata Kalbar. Per Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 10.299 orang atau naik 20,27 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
Saprahan Khatulistiwa 2026 menghadirkan berbagai agenda, mulai dari Pojok UMKM, peluncuran desain baru Tenun Ikat Sintang, hingga kompetisi barista yang melibatkan generasi muda.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky Perdana Gozali, menyebut ekonomi Kalbar terus menunjukkan kinerja baik dengan pertumbuhan 5,39 persen (yoy) pada 2025 dan inflasi yang tetap terkendali.
Di sisi lain, digitalisasi UMKM juga berkembang pesat. Hingga Maret 2026, tercatat lebih dari 501 ribu merchant QRIS dengan 804 ribu pengguna di Kalbar.
“Ekosistem pembayaran digital semakin kuat dan ini menjadi peluang besar bagi UMKM untuk berkembang,” jelasnya.
Mengusung filosofi kebersamaan, Saprahan menjadi simbol kolaborasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, Konsul Jenderal Malaysia di Pontianak, Anggota DPD RI, serta Wali Kota Pontianak. (Adpim Prov Kalbar)