Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong pengembangan potensi unggulan daerah sebagai langkah memperkuat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes., saat menghadiri Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) 2026 di Ballroom Dana Rote, Balai Kartini Jakarta, Senin (25/5/2026).
Kegiatan yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI itu mengangkat tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Sinergi Kebijakan Lintas Sektor” dan dihadiri pemerintah pusat, pemerintah daerah, regulator, hingga lembaga jasa keuangan.
Dalam forum tersebut dibahas berbagai strategi penguatan ekonomi daerah mulai dari akses pembiayaan, pengembangan UMKM, hilirisasi komoditas unggulan, ekonomi digital, ekonomi hijau, hingga penguatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Sekda Harisson menegaskan bahwa Kalimantan Barat memiliki banyak potensi strategis yang harus terus dikembangkan untuk memperkuat perekonomian daerah.
“Kalbar memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata hingga UMKM berbasis produk lokal. Potensi ini harus dikelola maksimal agar mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Harisson, di tengah kondisi fiskal dan berkurangnya dana transfer pusat, pemerintah daerah dituntut lebih inovatif dalam menggali sumber pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita tidak bisa hanya bergantung pada dana pusat. Daerah harus mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk memperkuat ekonomi lokal,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya efektivitas penggunaan anggaran agar setiap program pemerintah benar-benar berdampak terhadap produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau produktivitas masyarakat meningkat, maka kesejahteraan masyarakat juga akan ikut meningkat,” jelasnya.
Selain itu, Harisson menilai sinergi lintas sektor dan kolaborasi pembiayaan menjadi faktor penting dalam mempercepat pengembangan ekonomi daerah. Karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat kerja sama bersama OJK, Bank Kalbar, dan perbankan nasional.
“Produk unggulan daerah harus mendapatkan dukungan pembiayaan agar mampu berkembang lebih besar dan memiliki daya saing,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa sektor UMKM perlu terus diperkuat agar mampu naik kelas dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat Kalbar.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan sektor jasa keuangan memiliki peran penting sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembiayaan yang inklusif dan produktif.
“Kita membutuhkan mesin pertumbuhan ekonomi baru, dan daerah memiliki potensi luar biasa untuk dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi baru,” ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto turut menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional sangat dipengaruhi pertumbuhan daerah.
“Kalau daerah tumbuh baik, maka nasional juga akan semakin kuat,” katanya.
Melalui forum nasional tersebut, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor jasa keuangan, dan pelaku usaha dalam mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan. (wnd) (Adpim Prov Kalbar)