Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah ketidakpastian ekonomi global. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Forum Group Discussion (FGD) Hasil Sinergi Keuangan Daerah (SIKADA) Regional Kalimantan Barat di Aula Keriang Bandong Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, Kamis (21/5/2026).
Menurut Harisson, kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi daerah tetap stabil dan berkelanjutan.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kami mengapresiasi terselenggaranya forum ini sebagai wadah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung kebijakan ekonomi dan keuangan daerah,” ujarnya.
Ia menilai, kondisi ekonomi global yang masih dinamis menuntut adanya penguatan koordinasi agar kebijakan yang diambil mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung pertumbuhan yang inklusif.
“Forum SIKADA menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan kebijakan fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan antara pemerintah pusat dan daerah,” katanya.
Harisson menambahkan, sejumlah isu strategis seperti pengendalian inflasi, penguatan UMKM, peningkatan investasi, dan perluasan akses keuangan masyarakat harus menjadi perhatian bersama.
“Kita perlu memastikan kebijakan yang diambil benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memperkuat pertumbuhan ekonomi Kalbar,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Kalbar juga memaparkan realisasi keuangan daerah. Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2025 unaudited, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp6,10 triliun atau 100,97 persen dari target Rp6,04 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp5,91 triliun atau 93,10 persen dari target Rp6,35 triliun, sedangkan realisasi pembiayaan daerah mencapai Rp304,79 miliar atau 100,17 persen dari target.
Hingga 15 Mei 2026, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp1,79 triliun atau 32,89 persen dari target Rp5,45 triliun, sedangkan realisasi belanja daerah mencapai Rp985,4 miliar atau 16,85 persen dari target Rp5,84 triliun.
“Percepatan efektivitas pelaksanaan program pembangunan tetap menjadi perhatian bersama agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat terus terjaga,” jelas Harisson.
Ia juga mengajak seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Barat untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan menjaga iklim investasi tetap kondusif.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Doni Septadijaya, menyampaikan bahwa ekonomi global saat ini masih dipengaruhi berbagai faktor eksternal, terutama gejolak harga minyak dunia dan arus modal asing.
“Kondisi global masih sangat dinamis dan berdampak terhadap nilai tukar serta perekonomian nasional maupun daerah,” ujarnya.
Meski demikian, Doni menyebut pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat masih relatif baik dan ditopang sektor perdagangan besar serta pertambangan.
Ia juga menilai konsumsi rumah tangga masyarakat Kalbar masih cukup kuat, terutama didorong berbagai kegiatan keagamaan dan budaya yang meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Namun, Doni mengingatkan adanya sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi, seperti penurunan luas lahan pertanian, tantangan ekspor, hingga persoalan distribusi energi yang berpotensi memicu inflasi.
Menurutnya, penguatan UMKM menjadi salah satu langkah strategis agar ekonomi Kalimantan Barat lebih tangguh menghadapi gejolak global.
“UMKM memiliki fleksibilitas tinggi dan peluang pasar yang luas sehingga dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru di Kalbar,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Perwakilan OJK Kalbar Rochma Hidayati, pimpinan lembaga keuangan dan perbankan, kepala perangkat daerah Provinsi Kalbar, serta Sekda kabupaten/kota se-Kalimantan Barat.(wnd/ica) (Adpim Prov Kalbar)