Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes., menekankan pentingnya peningkatan pelayanan pasien yang dibarengi dengan efisiensi pengelolaan rumah sakit saat menerima laporan Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) Triwulan I Tahun 2026 RSUD dr. Soedarso, Jumat (22/5/2026).
Laporan tersebut disampaikan langsung Direktur RSUD dr. Soedarso, drg. Hary Agung Tjahyadi, M.Kes., di Aula RSUD dr. Soedarso dan disaksikan jajaran manajemen serta para wakil direktur rumah sakit.
Dalam arahannya, Harisson selaku Ketua Dewan Pengawas RSUD dr. Soedarso menilai rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalbar tersebut telah menunjukkan kinerja yang baik dalam menjaga mutu layanan dan keselamatan pasien.
Menurutnya, indikator pelayanan yang dipaparkan telah mengacu pada standar nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022.
“Indikator-indikator yang ditampilkan sudah jelas dan sesuai standar Kementerian Kesehatan. Ini menunjukkan rumah sakit telah bekerja dengan baik,” ujarnya.
Harisson mengibaratkan indikator pelayanan sebagai dashboard kendaraan yang membantu manajemen memantau kondisi dan arah pelayanan rumah sakit.
“Dengan indikator itu, kita bisa melihat pelayanan mana yang sudah baik dan bagian mana yang masih perlu ditingkatkan,” katanya.
Meski demikian, ia meminta agar laporan kepada Dewan Pengawas tidak hanya memuat aspek mutu pelayanan dan keselamatan pasien, tetapi juga menggambarkan kondisi manajemen rumah sakit secara menyeluruh.
Ia menilai indikator terkait pelayanan, produktivitas sumber daya manusia, kondisi keuangan, hingga efisiensi operasional penting ditampilkan agar pemerintah daerah dapat melihat perkembangan rumah sakit secara komprehensif.
“Pelayanan yang efektif harus berjalan beriringan dengan pengelolaan yang efisien. Itu menjadi tanggung jawab manajemen rumah sakit,” jelasnya.
Harisson juga meminta manajemen mulai menyajikan indikator pelayanan rawat inap seperti BOR (Bed Occupancy Ratio), LOS (Length of Stay), TOI (Turn Over Interval), dan BTO (Bed Turn Over) sebagai bagian dari evaluasi kinerja layanan.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya indikator keuangan seperti rasio biaya terhadap pendapatan, cost recovery rate, hingga tingkat pengembalian investasi pemerintah pada rumah sakit.
“Kami perlu mengetahui sejauh mana efisiensi pengelolaan rumah sakit, karena pemerintah telah menginvestasikan anggaran besar demi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, seluruh pendapatan rumah sakit pada akhirnya kembali digunakan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan.
Dalam kesempatan tersebut, Harisson turut mengapresiasi tenaga kesehatan dan para surveyor RSUD dr. Soedarso atas dedikasi mereka menjaga standar pelayanan rumah sakit.
“Yang masih merah harus bisa menjadi kuning, dan yang kuning menjadi hijau. Itu menjadi tugas bersama agar mutu pelayanan terus meningkat,” ujarnya.
Menutup arahannya, Sekda Kalbar menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran RSUD dr. Soedarso atas capaian selama Triwulan I Tahun 2026 dan berharap evaluasi terus dilakukan demi pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Kalbar. (Adpim Prov Kalbar)