Pemerintah Kabupaten Kubu Raya resmi meluncurkan aplikasi presensi digital E-Adipati sebagai langkah strategis dalam memperkuat disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di sektor pendidikan. Peluncuran dilakukan langsung oleh Bupati Kubu Raya Sujiwo usai Upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Senin (4/5/2026).
Acara tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Sukiryanto, Sekretaris Daerah Yusran Anizam, serta jajaran pejabat dan insan pendidikan di lingkungan Pemkab Kubu Raya.
Dalam sambutannya, Sujiwo menegaskan bahwa E-Adipati bukan sekadar alat absensi, melainkan bagian dari upaya mendorong transformasi budaya kerja ASN menuju sistem yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
“Disiplin ASN, khususnya di sektor pendidikan, adalah hal mendasar yang tidak bisa ditawar. Ini sejalan dengan ketentuan dalam PP Nomor 94 Tahun 2021,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa disiplin menjadi fondasi utama dalam membangun aparatur yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik. Kehadiran E-Adipati diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan sekaligus meningkatkan kesadaran ASN dalam menjalankan tugas.
“Teknologi ini membantu kita memastikan kehadiran ASN secara real time, sekaligus mendorong sistem kerja yang lebih objektif dan akuntabel,” ujarnya.
Melalui aplikasi tersebut, proses pencatatan kehadiran menjadi lebih transparan dan terukur, sehingga dapat meminimalkan potensi pelanggaran disiplin.
Namun demikian, Sujiwo mengingatkan bahwa esensi kedisiplinan tidak hanya bergantung pada sistem, melainkan pada kesadaran individu sebagai abdi negara.
“Kita ingin ASN tidak hanya hadir secara administratif, tetapi juga menunjukkan kinerja, dedikasi, dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan pendidikan,” ucapnya.
Ia pun mengajak seluruh tenaga pendidik dan kependidikan menjadikan E-Adipati sebagai sarana untuk memperkuat integritas dan meningkatkan kualitas kerja.
Peluncuran E-Adipati menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam mendorong digitalisasi serta reformasi birokrasi di sektor pendidikan, guna menghadirkan layanan publik yang lebih profesional, efektif, dan responsif. (**)