Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir, S.H., memimpin Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ketapang Tahun 2026–2030 yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Senin (18/05/2026), di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Ketapang.
Rapat tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah demi mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik yang berkelanjutan.
Kegiatan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Kepala Bapenda, para kepala perangkat daerah, serta jajaran terkait lainnya.
Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa optimalisasi PAD merupakan bagian penting dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah dalam meningkatkan sumber pendapatan secara mandiri.
“PAD menjadi salah satu penopang utama penerimaan daerah dan memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat,” ujar Jamhuri Amir.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi, integritas, dan konsistensi seluruh perangkat daerah dalam mendukung peningkatan PAD di berbagai sektor.
“Saya mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk bekerja maksimal dan penuh tanggung jawab. Pendapatan yang kita himpun akan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.
Selain menjaga konsistensi terhadap kebijakan yang telah berjalan, Wakil Bupati meminta seluruh perangkat daerah menghadirkan inovasi dan langkah strategis baru yang mampu meningkatkan potensi pendapatan daerah secara optimal.
Dalam rapat tersebut, masing-masing perangkat daerah juga diminta memaparkan strategi serta upaya konkret yang dilakukan guna mencapai target PAD sesuai bidang dan kewenangannya.
Melalui koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Ketapang berharap tercipta komitmen bersama dalam membangun tata kelola pendapatan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Prokopim Ketapang)