Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong terwujudnya birokrasi yang lebih lincah, adaptif, dan responsif sebagai langkah mempercepat pembangunan daerah. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen menghadirkan tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan bahwa reformasi birokrasi tidak hanya sebatas perubahan konsep, tetapi harus diwujudkan dalam perubahan nyata pada pola kerja aparatur yang lebih cepat, terbuka, dan memanfaatkan perkembangan teknologi.
“Pemerintah harus hadir dengan pelayanan yang cepat, mudah, dan memberikan solusi bagi kebutuhan masyarakat,” ujarnya saat membuka Rapat Kerja Lurah se-Kalimantan Barat di Aula Garuda, Selasa (23/6/2026).
Dalam arahannya, Gubernur menekankan bahwa lurah memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat wilayah. Selain menjalankan tugas administratif, lurah juga dituntut menjadi pemimpin yang memahami kondisi sosial masyarakat serta mampu melahirkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan warga.
Ia menyebutkan, sebanyak 99 kelurahan di Kalimantan Barat memegang peran penting dalam menentukan kualitas pelayanan publik di kawasan perkotaan. Karena itu, kinerja lurah dinilai sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Ketika lurah bekerja dengan integritas, mampu membangun komunikasi yang baik, dan menghadirkan inovasi, maka persoalan di masyarakat dapat ditangani lebih cepat dan tepat,” tegasnya.
Ria Norsan juga mendorong peningkatan kapasitas aparatur kelurahan, terutama dalam penguasaan literasi digital, kemampuan komunikasi publik, serta kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan. Aparatur kelurahan diharapkan tidak hanya menjalankan tugas rutin, tetapi juga menjadi penggerak perubahan di wilayah masing-masing.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, mulai dari lurah, camat, perangkat daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, pelaku usaha, hingga generasi muda dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
“Pembangunan daerah membutuhkan sinergi dan semangat gotong royong, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” tambahnya.
Melalui kegiatan rapat kerja ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap terbangun kesepahaman bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, inovatif, dan berorientasi hasil demi mewujudkan Kalimantan Barat yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. (Adpim Prov Kalbar)