Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Sekda Kalbar), dr. Harisson, M.Kes., memimpin Forum Komunikasi Implementasi Strategi Penguatan Rekrutmen dan Reaktivasi Peserta menuju Universal Health Coverage (UHC) Berkualitas tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di Ruang Arwana Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (24/6/2026).
Kegiatan ini dihadiri sejumlah kepala perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat serta Deputi Direksi Wilayah IV BPJS Kesehatan (DKI Jakarta, Banten, dan Kalimantan Barat), Yessy Kumalasari beserta jajaran.
Dalam arahannya, Sekda Harisson menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak dasar seluruh warga negara yang wajib dijamin melalui sinergi berbagai pihak.
“Setiap warga berhak mendapatkan layanan kesehatan. Karena itu, kita harus memastikan seluruh masyarakat Kalimantan Barat terlindungi dalam program jaminan kesehatan,” ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa hingga 1 Juni 2026, cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kalimantan Barat telah mencapai 5.405.001 jiwa atau sekitar 94,64 persen dari total penduduk. Meski angka tersebut cukup tinggi, masih diperlukan upaya untuk mencapai target nasional secara optimal.
“Masih terdapat sekitar 79 ribu penduduk yang perlu kita dorong agar menjadi peserta JKN,” katanya.
Selain cakupan kepesertaan, Harisson juga menyoroti tingkat keaktifan peserta JKN di Kalbar yang saat ini berada pada angka 67,34 persen, masih di bawah target nasional sebesar 80 persen.
“Yang lebih penting bukan hanya terdaftar, tetapi juga aktif, agar masyarakat benar-benar dapat memanfaatkan layanan kesehatan saat dibutuhkan,” tegasnya.
Menurutnya, forum komunikasi ini menjadi wadah penting untuk mengevaluasi pelaksanaan program JKN sekaligus merumuskan langkah strategis dalam meningkatkan kepesertaan dan keaktifan peserta.
“Melalui forum ini kita perkuat koordinasi dan mencari solusi bersama untuk mempercepat terwujudnya UHC berkualitas di Kalimantan Barat,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah IV BPJS Kesehatan, Yessy Kumalasari, menyampaikan bahwa keberhasilan program JKN membutuhkan dukungan dan kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah daerah, badan usaha, maupun masyarakat.
Ia menegaskan bahwa tantangan saat ini tidak hanya menambah jumlah peserta baru, tetapi juga menjaga agar peserta tetap aktif dan dapat mengakses layanan kesehatan secara optimal.
BPJS Kesehatan, lanjutnya, terus melakukan berbagai upaya seperti pengawasan kepatuhan badan usaha, reaktivasi peserta mandiri, optimalisasi layanan digital, serta mendorong keterlibatan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Yessy juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta pemerintah kabupaten/kota yang terus mendukung keberlanjutan kepesertaan JKN di daerah.
“Program JKN hanya dapat berjalan optimal dengan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak,” ujarnya.
Hingga saat ini, tercatat 437 fasilitas kesehatan tingkat pertama dan 62 rumah sakit di Kalimantan Barat telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berbagai layanan lanjutan seperti kateterisasi jantung, kemoterapi, dan radioterapi juga terus diperkuat guna meningkatkan kualitas layanan bagi peserta JKN.
Melalui forum ini, Pemprov Kalbar bersama BPJS Kesehatan berharap langkah-langkah strategis yang disepakati dapat mempercepat terwujudnya UHC berkualitas, sehingga masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang merata, mudah, dan berkelanjutan. (wnd/ica) (Adpim Prov Kalbar)