Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes., mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk terus meningkatkan kompetensi dan kemampuan beradaptasi guna menjawab tantangan birokrasi yang semakin dinamis. Ajakan tersebut disampaikan saat membuka Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta Workshop Penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah Tahun 2026 di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kantor BPSDM Kalbar, Senin (22/6/2026).
Pembukaan kegiatan ditandai dengan pengalungan tanda peserta oleh Sekda Kalbar. Pada kesempatan yang sama, bersama Kepala BPSDM Kalbar, Kasatpol PP Kalbar, Kepala Biro Organisasi Setda Kalbar, dan perwakilan Polda Kalbar, Harisson juga menyerahkan bantuan melalui program ASN Kalbar Peduli kepada anak-anak yatim piatu.
Dalam arahannya, Harisson menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Menurutnya, upaya tersebut membutuhkan aparatur yang tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga memiliki integritas, karakter kuat, serta kesiapan menghadapi perubahan yang berlangsung cepat.
“Pelatihan dan workshop ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas aparatur sekaligus mendukung percepatan transformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat,” ujarnya.
Khusus kepada peserta Pelatihan Dasar Satpol PP, Harisson menekankan bahwa tugas Satpol PP tidak hanya sebatas menegakkan peraturan daerah, tetapi juga menjadi wajah pemerintah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Ia mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi integritas, kedisiplinan, profesionalisme yang humanis, serta loyalitas dalam menjalankan tugas. Selain itu, pendekatan persuasif dan edukatif perlu dikedepankan agar kehadiran Satpol PP semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Saya berharap Satpol PP Kalbar dapat menjalankan tugas dengan pendekatan yang humanis, persuasif, dan edukatif sehingga benar-benar menjadi pelindung serta pengayom masyarakat,” katanya.
Sementara itu, terkait Workshop Penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah, Harisson menjelaskan bahwa keberhasilan birokrasi saat ini diukur dari dampak dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, bukan semata-mata jumlah program yang dilaksanakan.
Ia menyebut penilaian tingkat kematangan perangkat daerah sebagai instrumen strategis untuk mengukur kualitas tata kelola organisasi, mulai dari proses bisnis, manajemen risiko, sistem pengendalian internal, hingga kualitas pelayanan publik.
“Melalui penilaian ini, kita dapat mengetahui kekuatan yang perlu dipertahankan dan berbagai aspek yang masih harus diperbaiki agar organisasi semakin efektif dan akuntabel,” jelasnya.
Harisson juga mengingatkan bahwa perubahan lingkungan strategis dan perkembangan teknologi menuntut birokrasi yang lebih lincah, responsif, serta mampu beradaptasi dengan cepat. Karena itu, peningkatan kapasitas ASN harus terus dilakukan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Smart ASN dan mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Menutup sambutannya, ia mengajak seluruh peserta menjadikan pelatihan dan workshop tersebut sebagai momentum untuk memperkuat semangat pengabdian dan meningkatkan kualitas diri.
“Jadilah aparatur yang bekerja dengan hati, melayani dengan empati, bertindak dengan integritas, dan terus belajar untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan,” pungkasnya. (wnd/ica) (Adpim Prov Kalbar)