Pemerintah Kabupaten Toraja Utara bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) melakukan kunjungan studi tiru ke Kota Pontianak guna mempelajari pengelolaan kerukunan umat beragama serta strategi pencegahan konflik sosial di tengah masyarakat yang majemuk.
Kota Pontianak dipilih karena dinilai berhasil menjaga keharmonisan di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama yang hidup berdampingan. Dalam kunjungan tersebut, salah satu hal yang menarik perhatian Bupati Toraja Utara, Frederik Victor Palimbong, adalah kuatnya budaya ngopi yang tumbuh di tengah masyarakat Pontianak.
Menurutnya, warung kopi di Pontianak tidak sekadar menjadi tempat menikmati minuman, tetapi juga berfungsi sebagai ruang publik yang mempererat hubungan sosial. Berbagai kalangan berkumpul, berdiskusi, dan membangun komunikasi dalam suasana yang santai dan terbuka.
“Filosofi warung kopi itu luar biasa. Ada pahit dan manisnya kehidupan dalam setiap gelas kopi,” ujarnya saat pertemuan dengan Pemerintah Kota Pontianak dan FKUB Pontianak di Ruang Rapat Wali Kota Pontianak, Kamis (4/6/2026).
Meski Toraja Utara dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kopi berkualitas, Frederik mengakui budaya berkumpul di warung kopi belum berkembang seperti di Pontianak. Masyarakat setempat lebih terbiasa menikmati kopi di rumah masing-masing. Ia pun berencana mengadopsi konsep tersebut sebagai sarana memperkuat interaksi sosial masyarakat.
Selain budaya ngopi, Bupati Toraja Utara juga mengapresiasi capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak yang telah berada pada kategori sangat tinggi. Menurutnya, keberhasilan pembangunan sumber daya manusia tidak dapat dipisahkan dari kondisi daerah yang aman, damai, dan harmonis.
“Tidak ada daerah yang bisa dibangun dengan baik apabila kerukunan dan keharmonisan masyarakatnya tidak terjaga,” katanya.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menjelaskan bahwa sebagai ibu kota provinsi yang terbuka dan heterogen, Pontianak memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas sosial. Oleh karena itu, komunikasi antartokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta pemanfaatan ruang publik terus diperkuat.
Ia mengungkapkan bahwa konflik yang pernah terjadi di Kalimantan Barat secara historis lebih banyak dipicu persoalan kesukuan dibandingkan faktor agama. Untuk mencegah persoalan berkembang, pemerintah bersama tokoh adat dan organisasi kemasyarakatan rutin melakukan pendekatan dialogis.
“Kalau ada persoalan, tokoh-tokohnya kita undang untuk bermusyawarah. Jika menyangkut aspek hukum, tentu diproses sesuai aturan. Dengan cara itu, biasanya masalah dapat diselesaikan dan tidak meluas,” jelasnya.
Menurut Edi, budaya warung kopi menjadi salah satu kekuatan sosial yang dimiliki Pontianak. Tempat tersebut menjadi ruang pertemuan berbagai kalangan tanpa memandang latar belakang suku, agama, maupun status sosial.
“Di sini walaupun di rumah ada kopi, masyarakat tetap datang ke warung kopi karena suasana, silaturahmi, dan interaksi yang terbangun,” tuturnya.
Selain itu, Pemerintah Kota Pontianak juga terus memperbanyak ruang terbuka hijau dan ruang publik yang nyaman sebagai sarana interaksi masyarakat. Keberadaan ruang bersama dinilai mampu memperkuat toleransi, mengurangi prasangka, serta menumbuhkan rasa kebersamaan di tengah keberagaman.
“Pontianak dibangun dengan semangat kekeluargaan. Sebagai kota yang banyak dihuni pendatang, kami ingin kota ini tetap ramah, nyaman, dan terbuka bagi semua,” ungkap Edi.
Ia menambahkan, menjaga keharmonisan kota membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, organisasi adat, komunitas, hingga warga harus terus menjalin komunikasi dan bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul.
“Yang paling penting adalah komunikasi. Jika ada masalah, kita mediasi dan carikan solusi bersama. Dengan saling mengenal dan berinteraksi, masyarakat akan lebih toleran dan mampu menerima perbedaan,” pungkasnya. (Prokopim)