Pemerintah Kota Pontianak menegaskan komitmennya memperkuat kemitraan dengan dunia usaha untuk mempercepat pembangunan daerah melalui Forum Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan/Corporate Social Responsibility (TSBLP/CSR) Provinsi Kalimantan Barat.
Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menilai kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang lebih cepat dan berdampak langsung bagi masyarakat. Menurutnya, program CSR akan lebih efektif apabila diselaraskan dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.
"Forum ini menjadi wadah untuk memperkuat sinergi pemerintah dan dunia usaha. Dengan penyelarasan program CSR terhadap prioritas pembangunan, kontribusi perusahaan diharapkan semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat," ujarnya usai menghadiri Forum TSBLP/CSR Provinsi Kalbar di Ballroom Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (9/7/2026) malam.
Forum yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Kalbar melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) tersebut bertujuan menyinergikan program CSR perusahaan dengan agenda pembangunan prioritas Kalbar Tahun 2027.
Bahasan menambahkan, Pemkot Pontianak terus membuka peluang bagi perusahaan untuk berkontribusi dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, pelestarian lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga pembangunan infrastruktur sosial.
Ia berharap komitmen yang terbangun dalam forum tersebut dapat diwujudkan melalui program-program berkelanjutan yang memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengajak perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kalbar mengarahkan program TSBLP/CSR agar turut mendukung pembangunan infrastruktur dasar dan berbagai program prioritas pemerintah daerah.
Menurutnya, pembangunan jalan, jembatan, irigasi, penyediaan air bersih, serta fasilitas publik lainnya perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan CSR karena memiliki manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
"Program-program tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah kabupaten dan kota serta potensi dukungan dari masing-masing perusahaan," katanya.
Ria Norsan menegaskan pelaksanaan CSR ke depan tidak hanya berorientasi pada kegiatan sosial, tetapi juga harus memberi kontribusi nyata terhadap pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
"Karena itu, kami mengarahkan agar setiap perusahaan, khususnya yang bergerak di sektor ekstraktif dan berbasis sumber daya alam, mengalokasikan sebagian program CSR untuk pembangunan infrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya," tegasnya.
Forum TSBLP/CSR tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan dan penyerahan komitmen perusahaan kepada Gubernur Kalbar sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah Tahun 2027. (Prokopim)