Tim Penggerak PKK Kota Pontianak mulai memperkuat langkah transformasi digital dalam menjalankan program pemberdayaan keluarga. Perubahan ini ditandai dengan dorongan kepada seluruh kader PKK tingkat kecamatan hingga kelurahan untuk memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan data dan publikasi kegiatan.
Suasana Aula Rumah Dinas Wali Kota Pontianak tampak berbeda saat para kader PKK dari 29 kelurahan dan 6 kecamatan mengikuti kegiatan bertema “Mewujudkan PKK Mandiri melalui Transformasi Digital untuk Menyinergikan Ekonomi dan Kesehatan Keluarga”. Para kader tidak hanya membawa catatan kegiatan, tetapi juga mulai memanfaatkan perangkat digital sebagai bagian dari proses kerja organisasi.
Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie, menegaskan bahwa peran kader PKK saat ini tidak hanya sebatas menjalankan program, tetapi juga menjadi penggerak perubahan di lingkungan keluarga dan masyarakat.
“Menjadi kader PKK bukan sekadar menjalankan program saja. Tetapi kita juga harus menjadi agen dan penggerak perubahan di tengah keluarga dan lingkungan masyarakat,” ujarnya saat memberikan sambutan, Selasa (7/7/2026).
Menurut Yanieta, perkembangan zaman menuntut PKK untuk terus beradaptasi. Salah satu perubahan terbesar adalah dalam sistem pendataan yang sebelumnya banyak dilakukan secara manual.
Data terkait dasawisma, kesehatan keluarga, stunting, hingga UMKM binaan PKK kini perlu dikelola secara digital agar lebih mudah diperbarui dan dimanfaatkan dalam menentukan kebijakan.
“Saya berharap kecamatan dan kelurahan segera melakukan pembaharuan data pengurus secara lengkap dan tepat menggunakan teknologi digital mulai dari sekarang,” katanya.
Ia menjelaskan, data yang akurat menjadi dasar penting dalam menyusun program. Dengan sistem digital yang terintegrasi, berbagai persoalan di masyarakat dapat dipetakan lebih cepat, mulai dari kondisi kesehatan keluarga, kebutuhan gizi, hingga potensi ekonomi warga.
“Data yang valid adalah kompas dalam menentukan arah program 10 pokok PKK agar bantuan dan intervensi yang dilakukan di masyarakat tepat sasaran,” jelasnya.
Yanieta juga mengingatkan para kader agar tidak ragu mempelajari teknologi. Menurutnya, kemampuan digital bukan hanya milik generasi muda, tetapi dapat dipelajari oleh siapa saja.
“Jangan takut menggunakan teknologi. Teknologi akan membantu kita. Dulu data diolah manual, sekarang dengan AI proses menyimpan, memperbaiki, dan meringkas menjadi lebih mudah dan cepat,” tuturnya.
Meski mendorong digitalisasi, Yanieta menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi bukan sekadar untuk menunjukkan aktivitas di media sosial. Publikasi digital harus menjadi sarana memperkenalkan kerja nyata PKK kepada masyarakat.
“Saya selalu memperhatikan kegiatan PKK Kecamatan dan Kelurahan di media sosial. Semua sudah menggunakan teknologi digital. Bukan untuk pamer atau menonjolkan diri, tetapi sebagai bentuk informasi kegiatan di masyarakat,” ungkapnya.
Perubahan pola kerja PKK juga terlihat dalam berbagai kegiatan perlombaan. Pada momentum Hari Kesatuan Gerak PKK, sejumlah lomba mulai mengadopsi konsep digital seperti pembuatan vlog, video konten, hingga desain grafis.
Bagi kader yang masih mengalami kendala dalam penggunaan teknologi, Yanieta mendorong adanya kolaborasi dengan perangkat teknologi informasi yang ada di kantor kecamatan maupun kelurahan.
“Tim penggerak PKK baik di kecamatan maupun kelurahan bisa bekerja sama dengan bagian IT yang ada. Buat pelatihan bagaimana membuat vlog, mengedit video, dan membuat konten. Ini membutuhkan kreativitas,” pesannya.
Ia menambahkan, semangat gotong royong menjadi kekuatan utama PKK dalam menghadapi perubahan.
“PKK adalah organisasi yang tumbuh dari semangat gotong royong. Jadi PKK kecamatan atau kelurahan tidak bergerak sendiri. Kita merupakan bagian dari PKK Kota Pontianak sehingga semua harus berkolaborasi,” pungkasnya.
Transformasi digital PKK Kota Pontianak menjadi langkah untuk menciptakan kader yang tidak hanya aktif menjalankan program, tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi, memperkuat kemandirian ekonomi keluarga, serta mendukung peningkatan kesehatan masyarakat. (**)