Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menampung aspirasi dari Persatuan Sopir Kalbar dalam aksi damai terkait persoalan distribusi BBM bersubsidi, khususnya jenis solar. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Gubernur Kalbar, Senin (27/7/2026).
Aspirasi para sopir diterima langsung oleh Gubernur Kalbar Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., bersama Karoops Polda Kalbar Kombes Pol. Marsdianto, S.H., S.I.K., dan Kapolresta Pontianak Kombes Pol. Endang Tri Purwanto, S.I.K., M.Si.
Dalam penyampaian pendapatnya, perwakilan Persatuan Sopir Kalbar meminta adanya penguatan pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Mereka juga mendorong pembentukan pengawasan terpadu, penindakan terhadap pihak yang melakukan penyalahgunaan, serta jaminan ketersediaan solar bagi kendaraan angkutan yang memang berhak menerima.
Menanggapi hal tersebut, Karoops Polda Kalbar Kombes Pol. Marsdianto menyampaikan bahwa Polri siap mengawal proses distribusi BBM bersubsidi agar berjalan aman, tertib, dan sesuai aturan yang berlaku.
Menurutnya, langkah yang dilakukan Polda Kalbar meliputi pengaturan antrean di sejumlah SPBU, membantu kelancaran arus lalu lintas, serta melakukan pengawasan dan penegakan hukum apabila ditemukan adanya pelanggaran.
“Kami berkomitmen menjaga situasi tetap kondusif sekaligus memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar. Apabila ditemukan adanya penyalahgunaan, tentu akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Selain itu, Karoops juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan Call Center Polri 110 apabila menemukan gangguan keamanan, permasalahan di lapangan, maupun membutuhkan bantuan kepolisian. Layanan tersebut telah terintegrasi sehingga setiap laporan dapat dipantau dan ditindaklanjuti secara berjenjang.
Polda Kalbar turut mengapresiasi para peserta aksi yang telah menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai. Sinergi antara pemerintah, kepolisian, dan masyarakat diharapkan mampu menjadi solusi dalam mengatasi persoalan distribusi BBM bersubsidi serta menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kalimantan Barat.
Dengan adanya koordinasi bersama seluruh pihak, distribusi BBM bersubsidi diharapkan dapat berjalan lebih baik, adil, dan memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para pelaku usaha transportasi. (Humas Polda Kalbar)