Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kolaborasi lintas sektor. Hal itu disampaikannya saat Coffee Morning Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petitih, Kamis (2/7/2026).
Kegiatan tersebut menjadi forum strategis yang mempertemukan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, instansi vertikal, serta berbagai pemangku kepentingan guna menyelaraskan langkah dalam mendorong peningkatan kualitas pembangunan manusia di Kalimantan Barat.
Dalam arahannya, Ria Norsan mengapresiasi capaian IPM Kalimantan Barat yang terus meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Kalbar pada 2025 mencapai 72,09, naik dari 71,19 pada tahun sebelumnya. Capaian tersebut menempatkan Kalbar pada kategori IPM Tinggi sekaligus menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah pembangunan manusia di provinsi ini.
"Alhamdulillah, berdasarkan data BPS, Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Barat tahun 2025 telah mencapai angka 72,09. Ini merupakan hasil kerja keras seluruh pemangku kepentingan. Namun, capaian ini bukan garis akhir, melainkan titik awal untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Barat," ujar Norsan.
Menurutnya, peningkatan IPM tidak boleh hanya menjadi capaian statistik, tetapi harus diwujudkan dalam pelayanan pendidikan yang lebih merata, layanan kesehatan yang semakin berkualitas, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
"Pembangunan dinilai berhasil apabila manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar tercermin dalam angka," tegasnya.
Untuk mendukung peningkatan IPM, Pemprov Kalbar terus memperkuat program pada tiga dimensi utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.
Di sektor pendidikan, pemerintah menjalankan Program Internet Gratis untuk Sekolah, pengembangan Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat, serta Gerakan Desa SAKTI (Desa Bebas Anak Tidak Sekolah). Program tersebut juga didukung subsidi SPP agar tidak ada anak yang putus sekolah karena keterbatasan ekonomi.
Sementara di bidang kesehatan, pemerintah fokus mengembangkan lima rumah sakit regional, memperluas cakupan Universal Health Coverage (UHC), meningkatkan layanan kesehatan primer, mempercepat penurunan stunting, serta menekan angka kematian ibu dan bayi. Berbagai upaya tersebut turut mendorong meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) masyarakat Kalbar.
Pada sektor ekonomi dan standar hidup layak, berbagai program pengendalian inflasi, pasar murah, bantuan sosial, pemasangan listrik gratis, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan sanitasi, pemberdayaan UMKM, penguatan ekonomi desa, hilirisasi komoditas unggulan, hingga penciptaan lapangan kerja terus digencarkan.
Ria Norsan menegaskan Satgas Percepatan IPM harus menjadi motor penggerak yang bekerja secara kolaboratif, berbasis data, terukur, dan berorientasi pada hasil. Seluruh perangkat daerah diminta menyusun rencana aksi yang disertai sistem monitoring dan evaluasi agar setiap program memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
"Saya mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat untuk bergerak bersama. Dengan semangat kolaborasi, saya optimistis IPM Kalimantan Barat akan terus meningkat dan mampu membawa daerah ini menjadi semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing," katanya.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Kalimantan Barat Muhammad Saichudin menyampaikan bahwa meskipun IPM Kalbar masih menjadi yang terendah di Pulau Kalimantan, laju peningkatannya telah melampaui rata-rata nasional.
Menurutnya, percepatan peningkatan IPM harus difokuskan pada sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, disertai penguatan integrasi data antarinstansi agar kebijakan pembangunan semakin tepat sasaran.
Ia juga mengungkapkan BPS tengah melaksanakan Sensus Ekonomi yang akan menjadi dasar penyusunan berbagai indikator ekonomi dan sosial, termasuk mendukung percepatan peningkatan IPM Kalimantan Barat.
"Kami mengajak seluruh stakeholder mendukung penyediaan data yang valid dan akurat. Dengan data berkualitas, kebijakan pembangunan akan semakin tepat sasaran dan mampu mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Barat," pungkasnya.
Coffee Morning tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota, pimpinan instansi vertikal, rektor perguruan tinggi, TP-PKK Provinsi Kalimantan Barat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Forum ini juga dimanfaatkan sebagai ruang diskusi untuk menyelaraskan program dan memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendorong peningkatan IPM Kalimantan Barat secara berkelanjutan. (rfa) (Admin Prov Kalbar)