Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan dukungannya terhadap penguatan sektor kelapa sawit sebagai salah satu penopang utama perekonomian nasional. Menurutnya, daerah penghasil sawit perlu memperoleh manfaat yang lebih besar melalui kebijakan yang berpihak pada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri Workshop Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) dan Sawit Ekspo 2026 bertema "Sawit untuk Rakyat" di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Ria Norsan menilai industri sawit telah memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara melalui devisa ekspor. Karena itu, perhatian terhadap daerah penghasil harus ditingkatkan agar manfaat ekonomi komoditas tersebut dapat dirasakan secara lebih merata.
"Industri sawit merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara. Sudah sepatutnya daerah penghasil memperoleh perhatian yang lebih besar agar hasilnya kembali kepada masyarakat," ujarnya.
Dalam forum tersebut, ia juga mengusulkan penguatan skema Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit. Salah satu usulannya adalah pemberian alokasi Rp100 dari setiap kilogram tandan buah segar (TBS) untuk daerah penghasil.
"Nilainya memang tidak besar, tetapi jika diakumulasi akan sangat membantu pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di daerah penghasil sawit," katanya.
Selain itu, Gubernur Kalbar mengingatkan pentingnya konsistensi pelaksanaan regulasi pengelolaan sumber daya alam agar pemanfaatannya benar-benar sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Ketua Umum AKPSI Mudyat Noor menyampaikan bahwa tema "Sawit untuk Rakyat" mencerminkan komitmen agar seluruh rantai industri sawit, mulai dari petani hingga sektor hilir, mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia juga mendorong penyaluran DBH sawit yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran guna mendukung pembangunan infrastruktur, meningkatkan produktivitas petani, serta memperkuat daya saing sawit rakyat.
Selain membahas aspek ekonomi, workshop turut menyoroti penguatan tata kelola industri sawit berkelanjutan. AKPSI menegaskan komitmennya mendorong praktik perkebunan yang ramah lingkungan sekaligus tetap mampu menjaga kontribusi sektor sawit terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus menegaskan pemerintah pusat memandang kelapa sawit sebagai sektor strategis yang menjadi penggerak ekonomi nasional maupun daerah. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan harus terus diperkuat.
Menurutnya, pemerintah berkomitmen memperkuat tata kelola sawit melalui penyempurnaan regulasi, peningkatan infrastruktur pendukung, serta kebijakan yang berpihak kepada petani sawit rakyat.
Workshop dan Sawit Ekspo 2026 dihadiri kepala daerah dari berbagai provinsi dan kabupaten penghasil sawit. Kegiatan ditutup dengan pembahasan mengenai tantangan pasar global, hilirisasi industri, pemanfaatan teknologi, serta strategi peningkatan produktivitas perkebunan sawit rakyat untuk memperkuat daya saing Indonesia di pasar internasional. (Adpim Prov Kalbar)