Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kabupaten/kota se-Kalimantan Barat agar lebih inovatif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, peningkatan PAD menjadi kunci memperkuat kemampuan fiskal daerah guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik.
Pesan tersebut disampaikan Harisson saat memberikan materi bertajuk Strategi Penggalian Potensi dan Optimalisasi Penagihan Pajak Daerah kepada peserta dari Bapenda kabupaten/kota se-Kalbar di Kantor BPSDM Provinsi Kalbar, Pontianak, Senin (20/7/2026). Kegiatan tersebut turut didampingi Kepala BPSDM Provinsi Kalbar, Windy Prihastari, S.STP., M.Si.
Dalam pemaparannya, Harisson menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian target yang rendah. Sebaliknya, daerah harus berani menetapkan target penerimaan yang lebih tinggi agar seluruh potensi pajak dapat dimaksimalkan.
Ia menjelaskan, PAD yang kuat akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar sehingga pemerintah daerah mampu membiayai berbagai program pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, tantangan fiskal saat ini, termasuk tingginya belanja pegawai, mengharuskan pemerintah daerah tidak bergantung sepenuhnya pada transfer dari pemerintah pusat. Optimalisasi PAD menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.
Harisson juga mengajak seluruh aparatur pemerintah mengubah pola pikir birokrasi menjadi lebih inovatif, efektif, dan produktif melalui semangat reinventing government, yakni menghadirkan pelayanan yang lebih baik dengan pengelolaan anggaran yang efisien.
Ia menegaskan bahwa peningkatan PAD bukan berarti membebani masyarakat dengan pungutan baru, melainkan mengoptimalkan potensi penerimaan yang selama ini belum tergarap melalui perbaikan sistem, penguatan pengawasan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Lebih lanjut, Harisson menyebut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai dua sektor yang masih memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah apabila pengawasannya diperkuat dan kebocoran dapat ditekan.
Selain itu, ia menilai pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi perlu diperkuat melalui sinergi lintas instansi agar penyalurannya tepat sasaran. Dengan demikian, penggunaan BBM non-subsidi dapat meningkat dan berdampak positif terhadap penerimaan pajak daerah.
Di akhir arahannya, Harisson meminta seluruh Kepala Bapenda kabupaten/kota menjadi mitra strategis kepala daerah dalam merumuskan inovasi, analisis, dan strategi peningkatan PAD. Menurutnya, semakin kuat kemampuan fiskal daerah, semakin besar pula peluang meningkatkan pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. (Adpim Prov Kalbar)