Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes., memimpin rombongan Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Wilayah Kalimantan Barat dalam audiensi bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Audiensi yang berlangsung di Kantor Kementerian PAN-RB tersebut diterima oleh Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB, Aba Subagja, S.Sos., M.AP., dan dihadiri para sekretaris daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Barat serta pejabat tinggi KemenPAN-RB.
Dalam kesempatan itu, Harisson menyampaikan apresiasi atas kesempatan berdialog langsung dengan jajaran KemenPAN-RB terkait penguatan tata kelola birokrasi daerah.
Ia menilai pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan birokrasi yang semakin dinamis.
“Kesempatan berdiskusi langsung dengan Ibu Menteri dan jajaran KemenPAN-RB tentu sangat berharga bagi kami untuk memperoleh arahan strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah,” ujar Harisson.
Mengangkat tema Membangun Pemerintahan Daerah yang Mandiri, Agile, dan Akuntabel Melalui Digitalisasi Birokrasi dan Penguatan Kapasitas Organisasi demi Pelayanan Publik yang Prima, Harisson menegaskan bahwa pemerintah daerah dituntut mampu menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berkualitas.
Menurutnya, aparatur sipil negara harus terus meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, sekaligus mendorong inovasi daerah untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menambahkan, birokrasi modern harus berorientasi pada hasil nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kinerja pemerintah tidak cukup hanya menyelesaikan program, tetapi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Harisson juga mengapresiasi kehadiran Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Dr. H. Suyanto Waspo Tondo Wicaksono, M.Si., yang berbagi pengalaman mengenai strategi peningkatan PAD dan inovasi tata kelola pemerintahan daerah.
Sementara itu, Menteri PAN-RB Rini Widyantini menegaskan bahwa sekretaris daerah memegang peran strategis sebagai penggerak utama birokrasi di lingkungan pemerintah daerah.
“Sekda adalah motor penggerak birokrasi yang mengorkestrasi seluruh program perangkat daerah agar berjalan selaras dan efektif,” ujar Rini.
Ia menekankan bahwa digitalisasi birokrasi tidak semata-mata membangun aplikasi, melainkan harus diawali dengan penataan proses bisnis pemerintahan secara menyeluruh.
“Transformasi digital harus dimulai dari pembenahan proses kerja, baru kemudian didukung oleh sistem digital yang terintegrasi,” jelasnya.
Rini juga memaparkan Delapan Langkah Strategis Transformasi Birokrasi yang disusun KemenPAN-RB untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, lincah, dan berdampak dalam lima tahun mendatang. Strategi tersebut antara lain penguatan akuntabilitas kinerja, pembentukan organisasi yang agile, transformasi tata kelola pemerintahan, pembangunan ASN unggul, penguatan pengendalian konflik kepentingan, serta penguatan budaya kerja BerAKHLAK.
Menurutnya, seluruh program pemerintah harus dilaksanakan secara akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga menghasilkan manfaat yang terukur bagi masyarakat.
Rini turut mengingatkan pentingnya implementasi Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 17 Tahun 2023 tentang Konflik Kepentingan agar ASN senantiasa bekerja profesional, objektif, dan berintegritas.
Ia menegaskan bahwa budaya kerja BerAKHLAK sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN merupakan fondasi utama dalam membangun birokrasi berkinerja tinggi.
“Jika budaya kerja organisasi kuat, maka kinerja birokrasi juga akan semakin kuat,” pungkasnya. (Adpim Prov Kalbar)