Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si., didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (15/7/2026).
Kunjungan Banggar DPR RI yang berlangsung pada 15–17 Juli 2026 tersebut bertujuan menghimpun aspirasi pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Krisantus menyampaikan apresiasi atas kehadiran rombongan Banggar DPR RI yang turun langsung ke daerah untuk mendengar berbagai kebutuhan dan tantangan pembangunan.
"Kehadiran Badan Anggaran DPR RI merupakan bentuk perhatian nyata pemerintah pusat dalam menyerap aspirasi daerah demi memperkuat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat," ujar Krisantus.
Pada kesempatan itu, Krisantus mengemukakan sejumlah usulan strategis, terutama terkait perlunya formulasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih adil bagi daerah penghasil sumber daya alam.
Menurutnya, Kalimantan Barat memiliki potensi besar di sektor perkebunan kelapa sawit serta industri pengolahan mineral. Saat ini terdapat lima industri smelter yang telah terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS), sehingga diperlukan kebijakan fiskal yang mampu memberikan manfaat lebih optimal bagi daerah.
Ia menilai, sebagai daerah penghasil, Kalimantan Barat layak memperoleh porsi DBH yang lebih proporsional agar sejalan dengan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.
"Kami berharap ada formulasi Dana Bagi Hasil yang lebih berkeadilan sehingga daerah penghasil dapat merasakan manfaat yang lebih besar dari potensi sumber daya alam yang dimiliki," tegasnya.
Selain itu, Krisantus juga menyoroti besarnya beban belanja pegawai, khususnya setelah pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan melalui APBN agar ruang fiskal pemerintah daerah lebih leluasa digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik.
Tak hanya itu, Pemprov Kalbar juga mengusulkan adanya regulasi yang lebih jelas mengenai tata kelola pungutan dan retribusi sektor sumber daya alam agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan antar kementerian, sekaligus menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.
Wakil Gubernur turut menyinggung mulai beroperasinya Terminal Kijing di Kabupaten Mempawah yang telah melaksanakan ekspor perdana pada Juni 2026. Menurutnya, keberadaan pelabuhan tersebut, ditambah rencana pembangunan Jalan Tol Pontianak–Pelabuhan Kijing, akan semakin memperkuat konektivitas, menekan biaya logistik, dan meningkatkan daya saing ekonomi Kalimantan Barat.
"Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif," pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja dari Fraksi NasDem, Syarif Abdullah Alkadrie, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda Banggar DPR RI untuk menyerap berbagai masukan daerah terkait kebutuhan fiskal, Transfer ke Daerah (TKD), Dana Bagi Hasil (DBH), hingga pembangunan infrastruktur strategis sebagai bahan pembahasan APBN 2027.
Menurutnya, seluruh aspirasi yang disampaikan pemerintah daerah akan menjadi bahan pembahasan Banggar DPR RI dengan tetap mempertimbangkan kondisi fiskal nasional dan kebijakan efisiensi anggaran.
Syarif mengungkapkan, salah satu persoalan yang banyak disampaikan kepala daerah adalah tingginya porsi belanja pegawai dalam APBD, bahkan di sejumlah daerah telah melampaui 50 persen dari total anggaran.
"Kami mendengar langsung berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah. Aspirasi ini akan menjadi masukan penting dalam pembahasan APBN 2027, termasuk terkait dana transfer, DBH, dan kebutuhan pembangunan daerah," ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah juga berharap penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat dapat terus dioptimalkan agar percepatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat berjalan lebih maksimal. (Adpim Prov Kalbar)